Jakarta - Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) Prima Surbakti menilai Erick Thohir telah gagal dalam menjalankan amanah Presiden Jokowi, tidak kompeten sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sehingga tidak pantas dipertahankan dalam posisinya tersebut.
Ketua Bidang Aksi Pelayanan PP GMKI Prima Surbakti mengatakan, Sejak BUMN dipimpin Erick Thohir kasus korupsi yang dilakukan oleh beberapa pihak di dalam perusahaan BUMN terus mengalami peningkatan.
Berdasarkan rekapitulasi data tindak pidana korupsi yang dirilis oleh KPK, kasus korupsi dari instansi BUMN meningkat 30 kasus pada tahun 2019-2020, terjadi peningkatan 53,5 persen sejak tahun 2004.
Rencana ini tidak sesuai dengan janji pemerintah presiden Joko Widodo sudah tegaskan pembangunan kereta cepat tidak menggunakan APBN.
Prima Surbakti saat diwawancarai oleh Cory Olivia di kanal YouTube Tagar TV. (Foto: Tagar/Azzahrah)"Kasus dan jumlah korupsi di dalam instansi BUMN sangat fantastis dan menyebabkan kerugian keuangan negara hingga puluhan triliun seperti kasus Jiwasraya, Asabri, dan Nindya Karya yang ditetapkan tersangka korporasi. Tingginya korupsi di tubuh BUMN menunjukkan adanya persoalan sistemik yang membelit BUMN baik secara budaya kerja, hingga pelaksanaan proyek," ujar Prima dalam wawancara di kanal YouTube Tagar TV, Rabu, 15 September 2021.
- Baca Juga: GMKI: Transformasi BUMN Jauh dari Harapan Presiden
- Baca Juga: GMKI Minta Jokowi Copot Erick Thohir dan Airlangga Hartarto
Prima juga menyinggung soal BUMN AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) yang menjadi pedoman nilai dan etika kerja BUMN yang dibuat oleh Erick Thohir melalui Permen BUMN PER-06/MBU/07/2020 tanggal 1 Juli 2021.
"Sungguh miris, Erick Thohir membuat BUMN AKHLAK tapi mengangkat mantan koruptor menjadi komisaris di salah satu BUMN," ujar Prima.
Prima juga menyayangkan kinerja BUMN yang ambruk di masa pandemi Covid-19 ini. GMKI memaparkan adanya 90 persen BUMN yang ambruk.
Laba bersih BUMN anjlok dari Rp 124 triliun menjadi Rp 28 Triliun sepanjang 2020 serta diperparah terkait utang luar negeri BUMN yang mencapai Rp 873,8 triliun hingga Juni 2021.
- Baca Juga: PP GMKI Duga Ada Kongkalikong di Bisnis PCR
- Baca Juga: GMKI Kritisi Satu Tahun Pemerintahan 'Aman' di Sultra
Dalam keadaan ekonomi yang jatuh ini, GMKI mengkritik langkah Erick Thohir yang meminta PMN 2021 sebesar Rp 4,1 triliun untuk PT KAI dalam rangka percepatan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung serta rencana menjadikan PT KAI untuk memimpin konsorsium KCIC.
"Rencana ini tidak sesuai dengan janji pemerintah. Presiden Joko Widodo sudah tegaskan pembangunan kereta cepat tidak menggunakan APBN," ujar Prima.
(Azzahrah Dzakiyah Nur Azizah)
