UNTUK INDONESIA
Gila, Demonstran Ini Divonis Bayar Rp 213 Miliar Karena Duduki Bandara
Mahkamah Agung Thailand memvonis 13 demonstran membayar kerugian sebesar 16 juta dolar AS (sekitar Rp 213,3 miliar) karena menduduki dua bandara di Bangkok.
Para pengunjuk rasa pada 2008 saat menduduki Bandara Internasional Suvarnabhumi selama lebih dari satu minggu (Foto: Bangkokpost)

Bangkok, (22/9/2017) - Mahkamah Agung Thailand, Kamis (21/9), memvonisĀ tiga belas demonstranĀ untuk membayar kerugian sebesar 16 juta dolar AS (sekitar Rp 213,3 miliar) karena menduduki dua bandara internasional utama di Bangkok saat melakukan unjuk rasa pada 2008.

Mahkamah Agung mengatakan bahwa para pemimpin kelompok Aliansi Rakyat untuk Demokrasi (PAD) harus membayar uang, ditambah bunga, kepada pengelola bandara Thailand.

Para pengunjuk rasa pada 2008 menduduki Bandara Internasional Don Muang dan Suvarnabhumi selama lebih dari satu minggu hingga mengganggu ratusan penerbangan serta membuat ratusan ribu calon penumpang terlantar.

Salah satu pemimpin PAD yang dikenai hukuman, Suriyasai Katasila, mengatakan kepada Reuters pihaknya akan memerlukan waktu bertahun-tahun untuk dapat mengumpulkan uang dalam jumlah itu.

"Kalau kami tidak bisa membayar kerugian tersebut, AOT (Airports of Thailand) harus menuntut kami untuk dianggap bankrut," ujarnya.

"Saya yakin bahwa yang telah kami lakukan adalah untuk kepentingan masyarakat dalam menentang pemerintahan yang korup pada saat itu, bukan atas kepentingan pribadi sama sekali," tambahnya.

PAD dibentuk pada 2005 untuk menentang Thaksin Shinawatra, mantan perdana menteri Thailand yang pada 2006 digulingkan melalui kudeta militer.

Para pendukung PAD antara lain berasal dari kalangan masyarakat kota kelas menengah.

Sebanyak 98 pengunjuk rasa dari PAD, yang lebih dikenal sebagai kalangan Kaus Kuning, juga didakwa melakukan terorisme dan beberapa kejahatan lainnya yang terkait dengan pendudukan bandara. (Fet/Ant)

Berita terkait
0
Menanti Nama dan Kementerian Kabinet Jokowi Jilid II
Dalam berbagai kesempatan Jokowi menyebut kriteria (calon) menteri yang akan mengisi Kabinet Kerja Jilid II, ini membuat banyak kalangan penasaran