Bandung - Politikus sekaligus anggota DPRD Jawa Barat dari Partai Gerindra, Daddy Rohanady berharap pada periode kedua ini, Jokowi melalui menteri yang akan ditunjuknya mampu merealisasikan kedaulatan dan kemandirian pangan, terutama implementasinya di daerah.
"Gerindra, sesungguhnya menitipkan beberapa hal kepada Jokowi, salah satunya soal kedaulatan dan kemandirian pangan. Kemarin (di periode pertama) Jokowi selalu menyebut soal pangan, kita harus berdiri di kaki sendiri. Itu kan itemnya banyak, pemerintah menuntut hal itu, tapi nyatanya tidak ada dukungan ke daerah dalam mengimplementasikan kedautalan dan kemandirian pangan tersebut," tuturnya, di DPRD Jawa Barat, Senin 21 Oktober 2019.
Menurut Daddy, dukungan pemerintah pusat dalam merealisasikan program kedaulatan dan kemandirian pangan atau KPPB pada periode pertama pemerintahan Jokowi masih kurang.
Hal ini nampak dari kawasan pertanian pangan berkelanjutan di Jabar yang alih fungsi untuk lahan proyek infrastruktur baik nasional maupun daerah.
"Dukungan berupa perlindungan KPPB oleh pemerintah pusat seperti apa? Bisa tidak pusat melindungi KPPB? KPPB jangan jadi lahan untuk bangun infrastruktur, sehingga tidak tergerus," jelas Daddy.
Tapi, bagaimana langkah konkret dukungan pusat menuju ke arah sana
Kalau pemerintah pusat mendukung kata Daddy, seharusnya saat ada proyek infrastruktur trase-nya bisa dibelokkan. Sehinga tidak menggerus lahan KPPB. Selain dukungan, ketegasan, sanksi dan kontrol dari pemerintah pusat pun dinilai penting.
"Ini perlu dukungan pemerintah pusat, kontrol dan sanksi kalau tidak diarahkan pasti repot," kata Daddy.
Di samping itu, Daddy menilai dukungan anggaran pemerintah pusat ke daerah pun kurang dalam merealisasikan program kedaulatan dan kemandirian pangan. Oleh karena itu, selama ini di daerah mulai dari kabupaten sampai kota hanya mengandalkan APBD.
"Pemerintah pusat menuntut banyak hal soal kemandiran pangan termasuk energi. Tapi sejauhmana support-nya. Sampai mana dukungan pusat ke daerah yang dikomandoi Jokowi melalui menterinya itu," tanya Daddy.
Hal yang sama pun terjadi pada program kemandirian energi. Menurut Daddy, pemerintah pusat kurang mendukung daerah. Provinsi Jabar, misalnya saat ini sudah memiliki peraturan daerah atas rencana umum energi nasional (RUEN).
"Kita punya aturan untuk RUEN ini, kita menargetkan pada 2025 atau 2050 sudah mampu mengimplementasikan program ini. Tapi, bagaimana langkah konkret dukungan pusat menuju ke arah sana. Jabar itu sudah punya target, tapi langkah konkret pusat ke daerah seperti apa? Inilah PR pusat untuk daerah," ujar dia. []
