Jakarta - Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menepis pidato Rektor Universitas Pertahanan (Unhan) dalam sebuah diskusi tentang Partai Komunis Indonesia (PKI) yang mengatasnamakan Menteri Pertahanan, sebenarnya dibacakan tanpa persetujuan Prabowo Subianto.
Dalam acara itu, Prabowo sebagai Menhan tidak hadir namun yang membacakan pidato adalah Rektor Universitas Pertahanan yang mengatasnamakan Prabowo sebagai Menhan.
"Naskah pidato tersebut tidak ada konfirmasi, tidak ada persetujuan dan tidak diberikan kewenangan mengatasnamakan Menhan (Prabowo)," kata Dasco di Jakarta, seperti diberitakan Antara, Minggu malam, 24 November 2019.
Dasco menyatakan pernyataan Rektor Unhan Letnan Jenderal TNI Tri Legionosuko tentang PKI dan Gerakan 30 September 1965, merupakan pendapat pribadi Rektor Unhan, karena tidak mengonfirmasi Ketua Umum Gerindra.
Dia menjelaskan, Menhan Prabowo memang berhalangan hadir dalam diskusi panel buku bertajuk 'PKI Dalang dan Pelaku Kudeta G30S/65' di Gedung Lembaga Ketahanan Nasional, Jakarta, Sabtu, 23 November 2019.
Jadi, soal pidato PKI dan komunisme merupakan sikap pribadi Legionosuko.
"Dalam acara itu, Prabowo sebagai Menhan tidak hadir namun yang membacakan pidato adalah Rektor Universitas Pertahanan yang mengatasnamakan Prabowo sebagai Menhan," ujarnya.
Dasco menjelaskan, setelah dirinya melakukan kroscek, ternyata naskah pidato tersebut tidak ada konfirmasi dan tidak ada persetujuan, serta tidak diberikan kewenangan mengatasnamakan Menhan.
Baca juga: Rizieq Shihab Dianggap Menyalahi Prosedur
UNJUK RASA ANTI KOMUNIS: Sejumlah massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Anti Komunis (Gertak) berunjuk rasa di Taman Apsari, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (30/9). Aksi itu mengangkat tema 'Menolak Lupa Pengkhianatan G30S/PKI' dan menyerukan tentang bahaya laten Komunisme. (Foto: Ant/Didik Suhartono).
Sebelumnya, Rektor Unhan Letjen Tri Legionosuko membacakan naskah yang menyatakan sikap Prabowo, meminta segenap elemen bangsa tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya laten komunis di Indonesia, karena beberapa negara penganut ideologi komunis masih eksis.
"Ideologi komunis dan gerakan komunisme di Indonesia patut diduga masih eksis. Kita harus selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya laten komunis," ujarnya, dalam sambutan bedah buku dan diskusi panel buku bertajuk PKI Dalang dan Pelaku Kudeta G30S/65 di Gedung Lembaga Ketahanan Nasional, Jakarta, Sabtu, 23 November 2019.
Dalam sambutan yang dibacakan Legionosuko itu, Prabowo menerangkan, setelah runtuhnya Uni Soviet sebagai sumber negara komunis, serta berakhirnya era Perang Dingin, bukan berarti komunisme turut runtuh.
Baca juga: Menakar Potensi Terorisme Saat Reuni PA 212 di Monas
Dia menekankan beberapa negara yang menganut ideologi tersebut masih eksis di antaranya Republik Rakyat China atau Tiongkok serta Kuba.
Bagi bangsa Indonesia, lanjutnya, komunisme telah mencatat lembaran hitam dalam perjalanan sejarah bangsa, karena secara nyata telah terbukti beberapa kali berupaya merobohkan kekuasaan Republik Indonesia yang sah.
Menurutnya, salah satu gerakan komunis yakni 30 September 1965 yang bertujuan menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno yang sah dan mengubah Indonesia menjadi negara komunis. []
