Gerindra Jabar Desak Pemprov Jabar Buka Data Bansos

Fraksi Gerindra Persatuan DPRD Jabar sayangkan bantuan sosial terutama yang berasal dari APBD Provinsi Jabar masih bermasalah hingga saat ini
Wakil Ketua Fraksi Gerindra Persatuan DPRD Jawa Barat Daddy Rohanady (tengah) saat bertemu dengan masyarakat di Dapil-nya. (Foto: Tagar/Fitri Rachmawati).

Bandung - Fraksi Gerindra Persatuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat menyayangkan bantuan sosial terutama yang berasal dari APBD Provinsi Jawa Barat atau disebut bantuan provinsi masih bermasalah hingga saat ini.

Menurut Wakil Ketua Fraksi Gerindra Persatuan DPRD Jawa Barat, Daddy Rohanady, permasalahan bantuan sosial dari Provinsi Jawa Barat diprediksi sejak awal akan bermasalah. Sebab, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tidak belajar dari Program Keluarga Harapan yang pendistribusiannya pun bermasalah, salah satunya yang tidak tepat sasaran. Ironisnya, permasalahan bantuan sosial provinsi justru lebih parah.

“Ya, situasi ini sebenarnya sudah terprediksi (akan bermasalah). DPRD Jawa Barat pun sejak awal sudah meminta (kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat) agar hati-hati soal data penerima bantuan sosial. Apalagi dalam kondisi darurat seperti ini, dimana yang butuh bantuan lebih banyak lagi,” tuturnya kepada Tagar saat dihubungi dari Bandung, Jumat, 8 Mei 2020.

Data tidak akurat yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat jelas Daddy pasti hasil atau keputusannya pun berantakan, seperti saat ini. Sejak awal, DPRD Jawa Barat sudah meminta Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk mengecek lebih teliti data penerima bantuan sosial, termasuk memilih data agar tidak ada penerima yang mendapatkan bantuan ganda.

“(Seharusnya bisa dicek dengan teliti) mana data penerima bansos pemerintah pusat, mana penerima bansos provinsi. Sehingga akan kelihatan kurangnya. Lha ini, data penerima bansos saja tidak (mau) dibuka. Ya, sudah nikmatilah (polemik bansos ini),” keluh dia.

Mengingat bantuan sosial provinsi masih bermasalah, Daddy pun berharap tidak ada akses di tengah-tengah masyarakat. Terutama saat PSBB diberlakukan di banyak tempat, penyekatan dimana-mana, apalagi larangan mudik.

“Praktis stok makanan di setiap rumah harus siap sedia, kalau pasa harus tutup kemana lagi masyarakat membeli sembako. Kalau semua sulit di dapat, saya khawatir arahnya bisa kacau dan tak terkendali,” tegas Daddy (adv). []

Berita terkait
Polemik Bansos, Fraksi PKS Jabar Desak Single Data
Ketua Fraksi PKS DPRD Jabar, Haru Suandharu, desak Gubernur Jabar Ridwan Kamil usulkan pakai single data sebagai acuan untuk semua jenis bansos
Kenapa Pemprov Jabar Tidak Buka Data Penerima Bansos
PSI Jabar nilai tidak buka data penerima bansos sebagai bentuk transparansi kepada publik memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap Pemprov Jabar
Bansos Provinsi Jabar Tidak untuk Semua Warga
Wagub Jabar, Uu Ruzhanul Ulum, berharap masyarakat bisa memahami bantuan sosial provinsi tidak diberikan kepada semua warga Jawa Barat
0
Surya Paloh Sebut Nasdem Tidak Membajak Ganjar Pranowo
Bagi Nasdem, calon pemimpin tak harus dari internal partai. Ganjar Pranowo kader PDIP itu baik, harus didukung. Tidak ada membajak. Surya Paloh.