Gerindra dan PKS Masih Ribet Perkara Wagub DKI

Walau masih ribet, PKS menyatakan dua kandidat wagub dari pihaknya dijamin memiliki integritas.
Kantor Pemprov DKI Jakarta. (Foto: Qerja)

Jakarta, (Tagar 4/12/2018) -  Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membatalkan rencana pertemuan hari ini, Selasa (4/12). Tujuan pertemuan hari ini awalnya disiapkan untuk menindaklanjuti pembahasan calon wakil gubernur DKI Jakarta dari PKS.

"Pertemuan diundur minggu depan. Kata Pak Syarif (Wakil Ketua DPD Gerindra DKI), Anggota DPRD DKI sedang mengikuti bimbingan teknis di Semarang hingga besok, 4 Desember 2018," kata Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi saat dihubungi Tagar News, Senin (3/12).

Suhaimi belum dapat memastikan minggu depan itu hari apa tepatnya pertemuan dilaksanakan. Ia berharap pembahasan cawagub DKI Jakarta dari PKS dapat diselesaikan secepatnya.

"Supaya dapat diajukan ke Gubernur DKI dan disahkan oleh DPRD. Kalau bisa tahun ini sudah disahkan siapa cawagub terpilih. Jangan tunggu tahun depan lah," ucap Suhaimi.

PKS DKI sudah mengajukan dua nama kandidat wagub pengganti Sandiaga Uno kepada Gerindra. Yaitu mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu dan Sekretaris DPW PKS DKI Jakarta Agung Yulianto.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Achmad Yani menilai dua kandidat tersebut sudah berdasarkan berbagai pertimbangan.

Achmad Yani menyebut dua kandidat tersebut memiliki integritas, mampu berkomunikasi dengan semua stakeholder termasuk semua anggota DPRD DKI Jakarta, mampu bekerja sama dengan Gubernur Anies Baswedan.   

"Saya kira keduanya sudah baik dan sudah bisa mengemban tugas. Ini tinggal kita sampaikan calon kami yang bisa segera disepakati pengajuannya ke Pak Gubernur," kata Achmad Yani pada Tagar News, Senin (3/12).

Sebelumnya, DPW PKS DKI Jakarta mengundang DPD Partai Gerindra DKI bertemu pada 4 Desember 2018. Ketua Dewan Syariah PKS DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi mengatakan, pertemuan itu dilakukan untuk menyamakan persepsi pemilihan dua kandidat wakil gubernur DKI Jakarta, termasuk mekanisme uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test).

"Kami berharap setelah tanggal 4 itu banyak hal yang bisa di-clear-kan. Menyamakan persepsi, mengungkapkan unek-unek, menyampaikan saran dan kritik," ujar Suhaimi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (28/11). 

Suhaimi menyampaikan, sejak awal dirinya, Ketua DPW PKS DKI Jakarta Syakir Purnomo, dan jajaran pengurus PKS DKI memahami fit and proper test sebagai perkenalan kandidat wagub yang diusulkan PKS kepada Gerindra. Suhaimi menyebut PKS dan Gerindra DKI memiliki persepsi yang berbeda soal fit and proper test. 

Saat wacana fit and proper test muncul, lanjut Suhaimi, Gerindra menyebut hal itu sebagai obrolan internal antara kandidat wagub PKS dengan Gerindra DKI. []

Berita terkait
0
DPR Terbuka Menampung Kritik dan Saran untuk RKUHP
Arsul Sani mengungkapkan, RUU KUHP merupakan inisiatif Pemerintah. Karena itu, sesuai mekanisme pembentukan undang-undang.