Gantikan La Nyalla, Ini Janji Sultan B Najamudin Sebagai Ketua DPD RI

Sultan B Najamudin resmi menjabat sebagai ketua DPD RI periode 2024-2029. Sultan mengalahkan La Nyalla Mattalitti,
Gantikan La Nyalla, Ini Janji Sultan B Najamudin Sebagai Ketua DPD RI. (Foto: Tagar/Dok DPD RI)

TAGAR.id, Jakarta - Senator Sultan B Najamudin resmi menjabat sebagai ketua DPD RI periode 2024-2029. Sultan mengalahkan La Nyalla Mattalitti melalui voting yang dilakukan dalam sidang paripurna di Gedung Nusantara V, kompleks parlemen Senayan, Rabu, 2 Oktober 2024.

Sultan tak hanya seorang diri menjadi pimpinan DPD RI untuk lima tahun ke depan. Senator asal Provinsi Bengkulu itu juga ditemani oleh GKR Hemas, Yorrys Raweyai, dan Tamsil Linrung, yang akan menjabat sebagai Wakil Ketua DPD RI.

"Kami sampaikan bahwa paket ini adalah paket yang kami rajut untuk menggambarkan, pertama, keindonesiaan. DPD ini kan adalah miniatur Indonesia dari Aceh sampai ke Papua. Itu yang kami buat," kata dia usai terpilih menjadi Ketua DPD RI di kompleks parlemen Senayan, Rabu, 2 Oktober 2024.

Sebagai pimpinan DPD untuk lima tahun ke depan, pihaknya akan berupaya memastikan agar lembaganya benar-benar menjadi harapan bagi masyarakat di daerah. Artinya, DPD harus menjadi lembaga yang kuat sekaligus menjadi wakil bagi masyarakat daerah di tingkat pusat.

"DPD harus menjadi lembaga perwakilan yang kuat, lembaga perwakilan masyarakat daerah yang memang pada akhirnya bisa menjawab permasalahan-permasalahan daerah," kata dia.

Sultan menambahkan, pihaknya juga akan membangun hubungan yang kolaboratif dengan lembaga lainnya. Artinya, pihaknya akan membuka diri agar DPD menjadi sebuah lembaga yang inklusif.

"Jadi dia tidak eksklusif, dia tidak menjadi seakan-akan lembaga yang kerjaannya hanya men-challenge atau mem-balancing, atau memprotes, atau tidak setuju, dengan apa yang dilakukan oleh negara," ujar Sultan.

Ia menilai, DPD harus bersikap objektif terhadap upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah. Di sisi lain, DPD akan tetap memberikan kritik dan masukan secara produktif terhadap pemerintah apabila masih ada kebijakan yang tak sesuai.

Hal itu dinilai penting lantaran pemerintah saat ini sedang membangun rekonsiliasi nasional. Apalagi, pemerintahan sedang dalam masa transisi dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi kepada Prabowo Subianto.

"Transisi kepemimpinan yang buat kita, itu harus kita maknai sebagai sebuah pintu besar merajut rekonsiliasi nasional. Nah, lembaga DPD ini diharapkan bisa berkontribusi dalam itu," kata dia. []  

Berita terkait
Harga Tiket TNK Naik, Sultan Najamudin Sebut Sudah Ada Pagu Anggaran Konservasi di Kementerian LHK
Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI meminta Pemerintah untuk tidak berlebihan dalam menentukan tarif masuk Taman Nasional Komodo (TKN)/
Antrean Truk Sawit Mengular, Sultan Najamudin Minta Pemerintah Izinkan Truk Industri Pakai Solar Subsidi
Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Sultan B Najamudin meminta Pemerintah memberikan insentif Khusus kepada pelaku usaha transportasi.
Ada Ancaman Resesi Akibat Inflasi, Sultan Najamudin Minta Pemerintah Longgarkan PPN dan PPh 21
Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mendorong Pemerintah untuk mempertimbangkan relaksasi terhadap pajak.