Ganjar Pranowo Resmikan Mall Pelayanan Publik Kota Salatiga

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo bersama Menpan RB Tjahjo Kumolo meresmikan Mall Pelayanan Publik Kota Salatiga.
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo bersama Menpan RB Tjahjo Kumolo meresmikan Mall Pelayanan Publik Kota Salatiga.(Foto:Tagar/Pemprov Jateng)

Jakarta - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo bersama Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo meresmikan Mall Pelayanan Publik Kota Salatiga. Bagi Ganjar, ini tempat pelayanan publik terpadu ketujuh yang ia meresmikan, setelah Banyumas, Batang, Kebumen, Jepara, Surakarta dan Pati.

Harus proaktif jemput bola. Izin-izin UKM harus didorong karena saat ini banyak masyarakat yang menggeluti bidang ini. Data kami saja, hingga November 2020 sampai Maret 2021, ada 4.515 UKM yang mengajukan izin.

Saat peresmian itu, Ganjar meminta seluruh daerah di Jawa Tengah membuat Mall Pelayanan Publik. Sebab langkah itu merupakan wujud nyata melayani masyarakat dengan murah, mudah dan cepat dalam semua hal, termasuk perizinan.

"Mall Pelayanan Publik merupakan wujud nyata mewujudkan reformasi birokrasi. Dengan cara ini, maka tujuan negara melayani masyarakat bisa terwujud," tutur Ganjar berdasarkan keterangan tertulis yang diterima Tagar, Jumat, 19 Maret 2021.

Ganjar Pranowo dan Tjahjo KumoloGubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo bersama Menpan RB Tjahjo Kumolo meresmikan Mall Pelayanan Publik Kota Salatiga.(Foto:Tagar/Pemprov Jateng)

Dalam hal ini, Ganjar akan selalu mendorong semua daerah meningkatkan aplikasi pelayanan publik pada masyarakat. Sebab menurutnya, Pandemi merupakan momentum untuk mewujudkan itu.

"Karena pandemi, jadi ini momentum untuk meninkatkan pelayanan publik. Tidak perlu bertemu atau datang ke kantor, pengembangan aplikasi-aplikasi pelayanan publik harus terus didorong," tegasnya.

Ganjar juga meminta semua daerah proaktif jemput bola pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) dalam hal perizinan. Sebab, banyak pelaku UKM yang belum punya legalitas dan mereka tidak memahami cara mengurus izin.

"Harus proaktif jemput bola. Izin-izin UKM harus didorong karena saat ini banyak masyarakat yang menggeluti bidang ini. Data kami saja, hingga November 2020 sampai Maret 2021, ada 4.515 UKM yang mengajukan izin. Tentu di luar itu masih banyak, sehingga ini harus terus didorong," tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama Menpan RB, Tjahjo Kumolo mengapresiasi langkah Kota Salatiga yang membuat Mall Pelayanan Publik itu. Menurutnya, kunci sukses menggerakkan roda pemerintahan dan mewujudkan pemerintahan yang baik adalah meningkatkan pelayanan publik.

"Inti dari reformasi birokrasi adalah menyederhanakan struktur organisasi yang meliputi hal-hal pelayanan publik. Maka saya mengapresiasi peresmian Mall Pelayanan Publik di Salatiga ini, termasuk daerah lain di Jawa Tengah sebagai upaya meningkatkan pelayanan pada masyarakat," ungkap Menteri Tjahjo.

Kemudian, Tjahjo juga turut mendorong agar inovasi-inovasi pelayanan publik terus digenjot. Para aparatur sipil negara lanjut dia berkewajiban melayani masyarakat dengan sepenuh hati.

"Pak Ganjar sudah memberikan contoh, bagaimana mempermudah pelayanan masyarakat menggunakan medsos. Beliau bisa melayani dengan cepat segala persoalan masyarakat hanya menggunakan hanphone. Kepala daerah lain harus juga mengikuti," tandasnya. []

Berita terkait
Tutup Celah Korupsi, Ganjar Pranowo Bikin Aplikasi Blangkon Jateng
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membuat aplikasi Blangkon Jateng untuk tutup celah korupsi di wilayahnya.
Ganjar Pranowo: Mudik 2021 Terbatas dengan Protokol Kesehatan Ketat
Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo menegaskan, pelaksanaan mudik tahun ini harus benar-benar terbatas dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
Ganjar Pranowo Siap Bantu Perizinan Konser Musik di Jawa Tengah
Ganjar Pranowo memberikan sinyal baik mengenai perizinan gelaran pertunjukan seni langsung termasuk konser musik di wilayah Jawa Tengah.
0
DPR Terbuka Menampung Kritik dan Saran untuk RKUHP
Arsul Sani mengungkapkan, RUU KUHP merupakan inisiatif Pemerintah. Karena itu, sesuai mekanisme pembentukan undang-undang.