Bandung - Fraksi Golongan Karya (Golkar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat mengkritisi potensi kerugian negara hingga Rp 113,69 miliar dari realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019 Provinsi Jawa Barat yang diduga tidak sesuai.
Menurut Ketua Fraksi Golkar DPRD Jawa Barat, Yod Mintaraga, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2019 diketahui ternyata ada potensi kerugian sampai Rp113,69 miliar dari realisasi belanja APBD 2019. Hal tersebut di duga kuat karena masih banyaknya OPD tidak taat terhadap aturan dalam pelaksanaan realisasi APBD.
“Dan kemungkinan besar kerugian negara ini karena kelebihan bayar. termasuk kelebihan volume pengerjaan atau surplus kegiatan. Saya berharap permasalahan ini (192 permasalahan yang ditemukan BPK) bisa diperbaiki ke depannya karena masalah ini terus berulang,” kata dia kepada Tagar saat ditemui di Fraksi Golkar DPRD Jawa Barat, Bandung, 20 Juli 2020.
Selain itu, beberapa hal lain yang dikritisi Fraksi Golkar terkait Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 diantaranya; pendapatan daerah tidak mencapai target karena adanya sumber-sumber pendapatan daerah yang belum digali secara maksimal.
“Di 2019 saja PAD kita tak sesuai target, belum lagi SILPA-nya yang ternyata berbeda antara yang disebutkan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan BPK. Hal ini berpengaruh terhadap pembiayaan di 2020, artinya ada kekurangan. Ditambah dengan anggaran banyak tersedot untuk Covid-19. Akhirnya pemangkasan banyak (untuk 2020 berjalan),” jelas dia.
Ditambah dengan hasil audit BPK RI Perwakilan Jawa Barat terang Yod Mintaraga, yang menemukan 54 permasalahan adanya kekurangan penerimaan sebesar Rp 67,42 miliar. Kemudian Fraksi Golkar pun mencermati ihwal rendahnya penyerapan belanja daerah yakni, belanja tidak langsung 93,65%, dan belanja langsung 85%. “Tak hanya itu, Fraksi Golkar pun mempertanyakan adanya surplus terhadap kegiatan operasional yang sampai Rp 2,19 triliun lebih,” terang dia.
Terakhir, Fraksi Golkar pun mengkritisi ihwal permasalahan dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran melalui penjaminan mutu pendidikan dan implementasi kurikulum 2013 dalam mewujudkan terselenggaranya wajib belajar 12 tahun yang ternyata kurang efektif (adv). []
