Firli: Setiap Rupiah Pengadaan Vaksin Harus Dipertanggungjawabkan

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut, pihaknya tidak ingin kecebur ke jurang korupsi terkait pengadaan vaksin Covid-19.
Ketua KPK Firli Bahuri. (Foto: Tagar/Facebook)

Jakarta - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut, pihaknya tidak ingin kecebur ke 'jurang' korupsi terkait pengadaan vaksin Covid-19 yang dananya hingga mencapai 4,3 Billion US Dollar.

Maka itu, kementeriannya meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa memberikan pagar-pagar yang bisa mencegah salah jalan dalam menggunakan anggaran yang sangat besar tersebut.

Menkes Budi mengatakan, program vaksinasi direncanakan diberikan kepada 181,5 juta penduduk Indonesia usia di atas 18 tahun. Sehingga dibutuhkan 363 juta dosis vaksin, karena masing-masing butuh dua dosis. Kalau ditambah 15 persen cadangan maka 426 juta dosis vaksin.

"Bisa kebayang kalau harga satu vaksin rata-rata biar gampang ngitungnya 10 US Dollar, maka 426 juta vaksin sekitar 4,3 Billion US Dollar, uang yang akan habis dikeluarkan untuk membeli vaksin sejumlah ini," kata Menkes Budi dalam siaran pers bersama Ketua KPK Firli Bahuri, Kamis, 11 Februari 2021.

Oleh karena itu, kata dia, pihaknya membuka dialog secara dini dengan teman-teman di KPK, untuk bisa mendapatkan pendampingan. Karena salah satu fungsi KPK juga mencegah jangan sampai kementerian lembaga yang memang mendapatkan tanggung jawab besar, dana besar, melakukan kesalahan.

"Pak Ketua bilang jangan sampai kita membiarkan mereka masuk jurang. Kalau bisa kita bantu kasih tahu, ini pagar-pagarnya supaya jangan masuk jurang," ujar Menkes Budi.

Budi menyebut, selain mengenai vaksinasi, jumlah vaksinasi dan mereknya apa saja, pihaknya bersama KPK saat melakukan dialog juga membicarakan vaksinasi gotong royong atau vaksinasi mandiri.

Budi mengakui, program ini belum difinalisasi, karena masih menunggu sesudah vaksinasi ke tenaga kesehatan, vaksinasi lansia, dan dimulai vaksinasi untuk tenaga publik, baru kemudian dilakukan kajian.

Menimpali hal itu, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, pertemuan dengan Menteri Kesehatan membahas tentang vaksin gotong royong. Sebagaimana diatur dalam Perpres No 99 Tahun 2020, ujar dia, vaksin ada dua, yakni vaksin pemerintah dan vaksin mandiri.

Firli Bahuri dan Budi Gunadi SadikinFirli Bahuri dan Budi Gunadi Sadikin. (Foto: Tagar/Facebook)

Sesuai Perpres, vaksin mandiri dilaksanakan oleh BUMN. Dalam hal ini kata Firli, pihaknya membahas bagaimana pelaksanaan vaksin dan vaksinasi sendiri, darimana sumbernya, pengadaannya, pengaturannya sampai distribusi sehingga KPK lakukan pengawalan memastikan setiap rupiah digunakan untuk kepentingan rakyat.

Jadi sudah 85 persen yang kita layani dari target kita akhir Februari

"Setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan. Inilah tugas KPK dalam rangka melakukan pencegahan korupsi," katanya.

Ditambahkan pula dibahas bersama Menteri Kesehatan ada dua hal fokus, yakni penyiapan vaksin mandiri dan regulasi.

"Sebagai jabaran dari Perpres No 99 Tahun 2020 juga Permenkes No 28 Tahun 2020 tentang vaksin pemerintah, kita juga harus buat permenkes tentang vaksin mandiri," tuturnya.

Tembus 1 Juta

Pada kesempatan itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan rasa bahagianya karena vaksinasi tenaga kesehatan pada Kamis, 11 Februari 2021 tembus 1 juta.

Disebutkan, yang datang ke layanan sekitar 1,3 juta nakes, tapi karena ada nakes yang mengalami darah tinggi, hamil, punya komorbid, atau penyintas covid, jadi yang bisa divaksin hanya 1,2 jutaan dari target 1,4 juta.

"Jadi sudah 85 persen yang kita layani dari target kita akhir Februari. Mudah-mudahan bisa lebih cepat sesuai dengan arahan bapak presiden. Sehingga kemudian bisa melakukan vaksinasi terhadap tenaga publik atau orang yang sehari-hari pekerjaannya bertemu dengan orang banyak dan lansia," katanya.

Untuk lansia ungkap Budi, bisa dipercepat yakni awal minggu ini sudah mulai penyuntikannya. "Saya baru dari RSCM, banyak dokter praktek 60 tahun, 70 tahun, disuntik mereka merasa sehat sekali," ujarnya.[]

Berita terkait
Lima Ribu Anggota PHRI Sumatera Utara Divaksin Tahap Pertama
Sebanyak lima ribu pekerja industri hotel dan pariwisata di Sumut akan mengikuti vaksinasi Covid-19 tahap pertama di akhir Februari ini.
814 Ribu Dokter dan Nakes Sudah Divaksin Tahap Pertama
Sudah 814.000 dokter dan juga tenaga kesehatan yang telah diberikan dosis pertama sejak pencanangan pertama Presiden Joko Widodo.
Vaksinasi Virus Corona di Iran dengan Vaksin Sputnik V Rusia
Iran memulai program vaksinasi virus corona (Covid-19) untuk para petugas kesehatan dengan vaksin Sputnik V dari Rusia
0
Kekurangan Pekerja di Bandara Australia Diperkirakan Samapi Tahun Depan
Kekurangan pekerja di bandara-bandara Australia mulai bulan Juli 2022 diperkirakan akan berlanjut sampai setahun ke depan