UNTUK INDONESIA
Filipina Tak Mau Setop Proyek Perusahaan China
Pemerintah Filipina tidak akan menghentikan proyek infrastruktur yang melibatkan perusahaan China yang masuk daftar hitam AS.
Presiden Filipina Rodrigo Roa Duterte. (Foto: Inquirer/Lyn Rillon)

Manila - Pemerintah Filipina tidak akan menghentikan proyek infrastruktur yang melibatkan perusahaan China yang masuk daftar hitam oleh sekutunya Amerika Serikat. Filipina akan bertindak untuk kepentingannya sendiri, bukan kepentingan kekuatan asing, kata juru bicara presiden, Selasa, 1 September 2020.

Filipina bukan negara pengikut dari kekuatan asing. "Kami akan mengejar kepentingan nasional kami.

Presiden Filipina, Rodrigo Duterte tidak akan mengikuti langkah Washington untuk memberikan sanksi kepada perusahaan-perusahaan Tiongkok yang terlibat dalam membangun dan memiliterisasi pulau-pulau buatan Laut China Selatan. "Karena infrastruktur adalah prioritas nasional," kata Harry Roque, Juru Bicara Presiden dalam pengarahan reguler.

Baca Juga: Filipina Masuk Resesi, Ekonomi Amblas 16,5% pada Q2 2020

Menurutnya, Filipina bukan negara pengikut dari kekuatan asing. "Kami akan mengejar kepentingan nasional kami," kata Roque seperti diberitakan dari Channel News Asia.

Di antara perusahaan yang terlibat adalah China Communications Construction Co (CCCC), yang telah bekerja sama dengan mitra Filipina untuk proyek bandara senilai US$ 10 miliar. Selain itu anak perusahaannya, China Harbour Engineering Company bermitra dalam proyek reklamasi senilai US $ 1,2 miliar dengan perusahaan tersebut., dimana pemiiknya taipan Dennis Uy, merupakan donor kampanye pemilihan utama Duterte.

China Harbour akan bermitra dengan keluarga terkaya Filipina dalam usaha reklamasi senilai US $ 1,86 miliar lainnya. Perusahaan-perusahaan itu belum menanggapi permintaan komentar Reuters. Duta Besar China, Huang Xilian, menyambut baik keputusan Duterte.

Presiden Duterte berpacu dengan waktu untuk membuat kemajuan dalam perbaikan infrastruktur senilai US$ 180 miliar, yang penuh dengan masalah.

Sebelumnya Amerika Serikat, sekutu perjanjian pertahanan Filipina, telah memasukkan 24 perusahaan China ke daftar hitam. AS juga menargetkan untuk mencekal individu atas pembangunan fasilitas militer di perairan Laut China Selatan yang disengketakan, yang meningkatkan ketegangan dengan Beijing.

Simak Pula: APBN Jebol, Filipina Lirik Opsi Sebar Surat Utang

Menteri luar negeri Filipina telah merekomendasikan pemerintah untuk menghentikan kesepakatan dengan entitas tersebut. Non-intervensi Duterte dapat menyebabkan beberapa gesekan, karena beberapa pulau China menantang kepentingan negaranya, terutama Mischief Reef, yang dibangun di dalam Zona Ekonomi Eksklusif 200 mil dan dilengkapi dengan rudal yang mampu menyerang Filipina. []

Berita terkait
APBN Jebol, Filipina Lirik Opsi Sebar Surat Utang
Guna menambal devisit anggaran, Filipina disebut akan segera merilis surat utang terbaru dengan denominasi dua mata uang asing
Filipina Masuk Resesi, Ekonomi Amblas 16,5% pada Q2 2020
Perekonomian Filipina anjlok lebih dari yang diproyeksikan sebelumnya, membuat negara itu jatuh ke dalam jurang resesi.
ABK Kapal Berbendera Filipina Hilang di Laut Maluku
WNA hilang di perairan Maluku 16 mil dari permukaan laut Seram Bagian Timur. Ini kronologinya
0
Kronologi Kebakaran Tewaskan Nenek di Padang Sumbar
Polsek Lubuk Begalung, Padang belum mengetahui penyebab kebakaran yang menewaskan seorang nenek 90 tahun.