TAGAR.id, Hanoi, Vietnam - Filipina dan Vietnam menandatangani sejumlah perjanjian, Selasa (30/1/2024) untuk mencegah insiden di Laut China Selatan dan memperluas kerja sama antara garda pantai mereka dalam aliansi yang kemungkinan besar tidak akan disukai oleh China, yang mengklaim hampir seluruh wilayah perairan tersebut.
Perjanjian-perjanjian tersebut, serta diskusi mengenai peningkatan pertukaran informasi dan pelatihan antara militer Vietnam dan Filipina, dicapai selama kunjungan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr ke Hanoi. Kedua belah pihak juga sepakat untuk meningkatkan perdagangan dan investasi dan menandatangani kesepakatan penting mengenai beras.
Filipina dan Vietnam mengalami konfrontasi yang sangat tegang dengan China di jalur perairan strategis dan jalur utama perdagangan global itu dalam beberapa tahun terakhir. Perselisihan teritorial di laut lepas antara kapal-kapal China dan Filipina meningkat pada tahun lalu, sehingga memicu kekhawatiran akan konflik yang lebih luas yang dapat melibatkan Washington, sekutu lama Manila.
Peta konflik teritorial di Laut China Selatan (Sumber: dw.com/id)
Meskipun para pejabat China dan Filipina pada awal bulan ini sepakat dalam pertemuan di Shanghai untuk mengambil langkah-langkah guna meredakan ketegangan, Marcos ketika berada di Hanoi menyampaikan kekhawatirannya atas perselisihan yang telah berlangsung lama dan menyebutkan semakin agresifnya tindakan garda pantai China.
“Terus ada… tindakan sepihak dan ilegal yang melanggar kedaulatan, hak kedaulatan, dan yurisdiksi kami serta memperburuk ketegangan di Laut China Selatan,” kata Marcos dalam pembicaraan telepon dengan Perdana Menteri Vietnam, Pham Minh Chinh. Transkrip pernyataannya dikeluarkan oleh kantor kepresidenan di Manila.
Presiden Filipina mengutip serangan meriam air oleh garda pantai China yang merusak kapal Filipina pada 10 Desember di dekat Beting Second Thomas dan insiden serupa di wilayah sengketa lainnya, Beting Scarborough.
Pasukan penjaga pantai China sering menggunakan meriam air saat menghadang kapal-kapal Filipina yang beroperasi di Laut China Selatan (Foto: dw.com/id - Philippine Coast Guard/AP/picture alliance)“Kami tegas dalam mempertahankan kedaulatan, hak kedaulatan, dan yurisdiksi kami terhadap segala provokasi,” kata Marcos. “Tetapi pada saat yang sama, kami juga berupaya untuk mengatasi masalah ini dengan China melalui dialog dan konsultasi damai sebagai dua negara berdaulat yang setara.”
Marcos mengatakan bahwa dalam pembicaraannya dengan Presiden China Xi Jinping di sela-sela forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik di AS pada November lalu, ia menekankan “perlunya meredakan ketegangan di Laut China Selatan, dan ia menyetujui hal tersebut.”
Belum jelas bagaimana reaksi perdana menteri Vietnam terhadap pernyataan Marcos. Para pejabat China juga tidak segera mengomentari hal tersebut, atau mengenai perjanjian yang ditandatangani oleh negara-negara tetangganya di Asia Tenggara. (ab/lt)/Associated Press/voaindonesia.com. []