Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Faldo Maldini mengatakan 'ada udang di balik batu' soal sikap Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni (Toni) yang menentang wacana rekonsiliasi pasca Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki hak prerogatif untuk menentukan jatah kursi dalam kabinet mendatang.
"Iya kalau seandainya rekonsiliasi dimaknai begitu oleh Bang Toni jangan-jangan cara berpikir Bang Toni selalu begitu. Apa-apa tentang jatah? Apa-apa tentang posisi? Jangan-jangan dulu mendukung Pak Jokowi karena itu? Pengen berharap mendapatkan sesuatu juga, bukan Indonesia kerja yang dicita-citakan itu," ujar Faldo Maldini kepada Tagar, Jumat, 5 Juli 2019.
Pernyataan Faldo ini sekaligus merespons kegeraman Toni terhadap elite politik oposisi yang dahulu memusuhi dan menjelek-jelekkan Jokowi dengan narasi PKI, kriminalisasi ulama, antek asing-aseng dan lain-lain.
Belakangan, politikus kubu 02 menurut Toni banyak yang berbalik, membidik jatah menteri dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf mendatang. "Minta jatah menteri dengan dalih rekonsiliasi," ujarnya.
Menanggapi hal tersebut Faldo memandang, wacana rekonsiliasi yang mengemuka belakangan ini menjadi kian mahal, karena elite politik Tanah Air ia lihat tidak terbiasa berbeda dalam berpendapat.
"Kalau kita terbiasa berbeda, ya santai aja. Karena semua berjuang dengan apa yang diyakini," kata dia.
Polikus PAN ini mendorong agar seyogianya koalisi pendukung Jokowi dapat meminimalisasi tuduh menuduh, serta menyetop asumsi berlebih. Hal di mana ia maksud untuk menghindari perdebatan panjang.
Menurut dia, justru dengan bergabungnya partai oposisi ke dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin, maka secara otomatis akan memangkas jatah menteri yang telah dibidik koalisi partai kubu 01. Faldo menilai, peluang politikus PSI untuk menduduki jabatan strategis di pemerintahan nantinya akan berkurang seiring dengan makin banyak saingan.
"Susunlah argumentasi yang jauh lebih baik, daripada sekedar adanya kekhawatiran jatah yang terkurangi. Jika orang dari Koalisi Indonesia Adil Makmur gabung nanti (menteri) jatahnya kurang. Bukan begitukah," ucap Faldo.
Pertarungan antara 01 dan 02 tidak abadi. Seandainya Gerindra bergabung dengan pemerintah, kemudian PAN yang semisal dapat suara 6 persen sudah mendapat banyak tuduhan. Apalagi yang 12 persen, lebih banyak dong.
Ia menyatakan dalam membahas rekonsiliasi pasca Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, dibutuhkan argumentasi yang lebih besar ketimbang hanya menyoal pembagian jatah kekuasaan. Argumentasi yang ia maksud, lebih dalam dibandingkan kalimat untuk bangsa dan negara.
"Karena publik butuh argumentasi yang kuat. Jangan buru-buru juga. Santai, ini kita habis tarung (kampanye) enggak capek apa bertarung terus? Ya kasih nafas lah. Masih 1 Oktober, santai saja, apapun bisa terjadi," ujar Faldo. []
