Fahri Hamzah Meradang Ekspor Benih Lobster Disetop Luhut

Fahri Hamzah menyebut kebijakan negara seharusnya menimbang kelompok yang paling rentan dan rawan.
Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah. (Foto: Tagar/Tangkapan layar Instagram @fahrihamzah)

Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah meradang dengan keputusan penghentian sementara ekspor benih bening lobster. Menurutnya kebijakan yang dikeluarkan Menteri Kelautan dan Perikanan ad interim Luhut Binsar Pandjaitan tersebut dilakukan sepihak. 

Fahri mengatakan kebijakan ekspor benur harus tetap dilakukan untuk membantu kehidupan para nelayan kecil dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

“Kasihan kan para nelayan kecil ini, mereka tidak bisa menunggu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Negara harusnya hadir mengatasi kesulitan yang mereka alami itu,” kata Fahri, Jumat, 27 November 2020.

Temuan KPK RI sesuai konpers kemarin kan lebih kepada monopoli cargo. Jadi tidak selayaknya nelayan yang jadi korban.

Baca juga: Luhut Pimpin KKP untuk Pastikan Tak Ada Pekerjaan Terhenti

Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di bawah Menteri KKP ad interim Luhut Binsar Pandjaitan menghentikan sementara penerbitan Surat Penetapan Waktu Pengeluaran (SPWP) ekspor benih bening lobster (BBL) pada Kamis, 26 November 2020. Penghentian sementara berlaku hingga waktu yang belum ditentukan.

Fahri yang juga mantan wakil ketua DPR RI periode 2014-2019 tersebut menilai pokok permasalahan dalam kasus yang menjerat Edhy Prabowo adalah gratifikasi yang diterima pejabat negara dan monopoli jasa pengangkutannya.

“Temuan KPK RI sesuai konpers kemarin kan lebih kepada monopoli cargo. Jadi tidak selayaknya nelayan yang jadi korban,” ujarnya.

Lebih lanjut, Fahri menyebut kebijakan negara seharusnya menimbang kelompok yang paling rentan dan rawan. Karena itu, seharusnya monopoli yang dihentikan, bukan kegiatan nelayan kecil.

“Saran saya, supaya pemerintah memperbaiki tata niaga ekspor benih lobster tersebut,” kata Fahri.

Politisi asal Nusa Tenggara Barat (NTB) ini mencontohkan mengapa daerah tidak bisa langsung melakukan ekspor ke negara lokasi tujuan tersebut. Hal ini setidaknya, lanjut ia, bisa memutus mata rantai birokrasi sehingga pengekspor untung dan konsumen juga memperoleh barang yang baik.

“Sayangkan ada barang yang siap ekspor namun ngapain harus dikirim terlebih dahulu ke jakarta, ini kan membutuhkan waktu yang panjang dan dikhawatirkan menurunkan kualitas benih tersebut,” ujar Fahri.

Baca juga: Edhy Prabowo Dicokok KPK, Gerindra Minta Maaf ke Jokowi - Maruf

Fahri menambahkan terus mengapa pemerintah harus kirimnya ke Vietnam, bukan ke Cina langsung dan terus kembangkan teknologi pembudidayaan lobster di sini dengan baik.

“Kita bisa bekerjasama dengan mereka. Padahal pasar besar Vietnam itu adalah China dan harganya juga mahal. Mereka tidak memiliki benih Lobster, sedangkan kita punya banyak disini,” ucapnya.

Diketahui, keputusan penghentian sementara penerbitan SPWP yang dikeluarkan Menteri KKP ad interim Luhut Binsar Pandjaitan tersebut berdasarkan Surat Edaran Nomor B.22891/DJPT/PI.130/XI/2020 yang ditandatangani Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini pada Jumat, 27 November 2020.

Dalam surat edaran itu dijelaskan alasan penghentian guna memperbaiki tata kelola pengelolaan benih bening lobster sebagaimana diatur dalam Permen KP Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. []

Berita terkait
Terjadi Monopoli, Luhut Hentikan Ekspor Benih Lobster
Luhut Binsar Pandjaitan menghentikan sementara penerbitan Surat Penetapan Waktu Pengeluaran (SPWP) ekspor benih bening lobster.
Gantikan Edhy Prabowo, Luhut Pandjaitan Jabat Menteri KP Ad Interim
Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengumumkan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan gantikan Edhy Prabowo.
Infografis: Setelah Pesta Benur Edhy Prabowo Diobrak-abrik KPK
Edhy Prabowo dan 16 orang termasuk istrinya ditangkap KPK. Setelah pesta benur ini diobrak-abrik KPK, masih adakah pemain besar belum terungkap?