Jakarta, (Tagar 10/8/2017) - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengakui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak memiliki wajah seorang yang otoriter. Namun, kebijakannya dalam mengeluarkan Perppu tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) justru bertolak belakang dengan sistem demokrasi.
"Kadang-kadang kita mereproduksi pasal-pasal otoriter dalam undang-undang dan salah satunya Perppu ormas. Dia membuat Perppu tidak undang-undang, dan dia buat pasal-pasal yang memungkinkan pemerintah tunjuk jari dan membubarkan satu lembaga, menghilangkan kebebasan," ungkapnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (10/8).
Padahal jika ingin mengatur keberadaan ormas, menurutnya, maka mantan Wali Kota Solo itu bisa membuat undang-undang, daripada mengeluarkan Perppu.
"Nah ini kita mesti lawan ini, dan sadarlah Pak Jokowi inilah yang menyebabkan dia disebut otoriter," tambahnya.
Apabila mengeluarkan produk serupa, politikus PKS ini khawatir kebebasan di Indonesia dapat terbelenggu, citra Jokowi pun akan terlihat semakin otoriter.
"Hari ini korbannya ormas besok korbannya bisa media, besok korbannya bisa parpol, korbannya organisasi buruh organisasi intelektual, bisa," tambahnya. (nhn)
