Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir telah menyiapkan kantor untuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), yang diharapkan akan menjadi badan investasi sekelas Temasek dari Singapura. Dalam konferensi pers di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Erick mengungkapkan bahwa dirinya telah bertemu dengan pihak Danantara untuk membahas gedung kantor yang akan digunakan. Gedung tersebut merupakan aset dari Bank Mandiri dan akan difungsikan sebagai kantor utama Danantara.
Pembentukan Danantara merupakan salah satu langkah transformasi dalam tata kelola dan manajemen BUMN. Erick menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian untuk mencapai target yang diharapkan. "Kita tidak bisa lagi berpikir silo, masing-masing kementerian harus memiliki job desk yang jelas. Karena pekerjaan kita terlalu banyak, tidak mungkin dilakukan sendiri-sendiri," ujarnya.
Kepala Badan Pengelola (BP) Investasi Danantara, Muliaman Hadad, mengatakan bahwa peluncuran lembaga ini akan dilakukan pada 8 November 2024 oleh Presiden Prabowo Subianto secara langsung. Muliaman menambahkan bahwa pemerintah juga akan melakukan revisi regulasi pada UU BUMN untuk memfasilitasi pendirian Danantara. Badan ini akan mengumpulkan dana dari saham-saham di BUMN dan bertugas mengelola investasi di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Muliaman menjelaskan bahwa BP Investasi Danantara akan bertahap dalam pengelolaan aset-aset pemerintah yang dipisahkan. "Semua aset-aset pemerintah yang dipisahkan nantinya akan dikelola oleh badan ini. Namun, ini akan dilakukan secara bertahap, karena pembentukan badannya dan undang-undangnya perlu dipersiapkan terlebih dahulu," kata Muliaman usai pelantikan di Istana Kepresidenan, Jakarta.
BP Investasi Danantara diharapkan akan memiliki struktur yang serupa dengan Temasek, perusahaan holding investasi global yang dimiliki oleh pemerintah Singapura. Selain itu, badan ini juga akan mirip dengan Sovereign Wealth Fund (SWF) seperti Indonesia Investment Authority (INA). Meskipun demikian, Muliaman belum dapat memastikan apakah INA akan berada di bawah naungan BP Investasi Danantara atau tidak.