Oleh: Abi Rekso
Erick Thohir hanya fokus bekerja di tengah gelombang fitnah
Pengurangan beban pekerja dalam lingkungan BUMN adalah satu konsekuensi logis di tengah pandemi. Itu adalah bagian dari penyesuaian situasi ekonomi global yang juga melemah. BUMN melakukan holdingisasi perusahaan dalam rangka efisiensi beban belanja pegawai dan meningkatkan fungsi kontrol di masing-masing entitas BUMN.
Penyesuaian kepegawaian itu, secara komposisi lebih banyak aspek tidak melanjutkan kontrak kerja antara pihak BUMN dengan pekerja kontrak (Non-PHK). Jikapun ada perusahaan BUMN yang tidak penuh membayar hak gaji pegawainya, itu adalah BUMN yang mewarisi masalah sejak masa lalu. Dan holdingisasi adalah salah satu cara memperbaiki itu semua.
Apabila BUMN seperti Pertamina mengalami kerugian adalah satu hal yang sangat logis di tengah pandemi. Salah satu pemasukan terbesar Pertamina adalah konsumsi bahan bakar transportasi pribadi. Dalam situasi daya beli untuk konsumsi otomatis turun drastis, karena di banyak kota-kota besar di Indonesia memberlakukan PSBB. Lagi pula mobilitas masyarakat hampir berkurang 40% dari biasanya, bahkan anjuran dari WHO jika sebuah kota sudah banyak klaster baru mobilitas masyarakatnya harus berkurang hingga 70%. Hal ini juga yang menjelaskan BUMN sektor transportasi menurun drastis seperti Garuda dan PT KAI.
Garuda selama ini melayani rute bisnis dan pariwisata, semenjak terjadi pandemi Covid-19 semua tempat wisata ditutup akibatnya wisatawan internasional dan domestik menurun drastis. Terlihat jelas seperti Bali misalnya, yang biasa ramai dikunjungi wisatawan local dan internasional belakangan menurun.
Serupa dengan PT KAI selama ini keuntungan PT KAI ditopang oleh jalur Jakarta-Bandung dengan nama KA Argo Parahyangan terpaksa tutup karena kedua kota tersebut memberlakukan PSBB sejak awal pandemi Covid-19.
Jika cara melihat dengan akal yang sehat, perusahaan BUMN Rusia Rosneft di sektor minyak dan gas juga mengalami kerugian. Aset di Venezuela dijual, cabang di Saudi Arabi pindah, dan mulai mengalihkan investasinya ke bidang lain. Dan hampir semua BUMN dunia yang bergerak dibidanga transportasi mengalami penurunan yang drastis. Jadi, cara membandingkannya pun harus tepat dan akurat.
Legalitas Jabatan dan Sinergisitas Antar Kelembagaan Negara
Terkait dengan tudingan bahwa Menteri Erick lebih boros dalam melakukan legalisasi jabatan Staf Khusus Direksi tidaklah tepat.
Pertama, prasangka atau dugaan bahwa kebijakan Menteri Erick lebih boros, hal ini sama sekali tidak benar. Dikarenakan bahwa formalisme yang dilakukan oleh Menteri Erick justru telah mengubah hal yang pada awalnya bersifat non-budgeter menjadi on-budgeter. Karena pelarangan yang dilakukan oleh Menteri Rini hanya bersifat simbolis.
Secara praktik, seorang direksi dengan kewenangannya bisa mengangkat banyak staf pembantu melebihi anggaran semestinya. Hal inilah yang kerap menjadi jabatan terselubung dengan model pembiayaan non-budgeter (diluar anggaran resmi). Dengan adanya surat edaran Menteri Erick membuat semuanya menjadi lebih tertib dan dianggarkan dengan baik (on budget). Jadi alasan pemborosan sangatlah tidak tepat.
Kedua, perbandingan antara surat edaran yang dikeluarkan Menteri Rini dan Menteri Erick. Saya rasa secara objektif, surat edaran kementerian ada di bawah penuh diskresi menteri yang menjabat. Artinya setiap menteri memiliki cara kepemimpinan yang berbeda-beda. Yang menjadi lokus kita seharusnya, surat edaran Menteri Erick adalah upaya mendorong good governance dalam kelembagaan BUMN.
Sejak sekian lama praktik jabatan terselubung berlangsung menjadi area black of power. Tentu hal ini bukanlah sesuatu yang baik dalam pembangunan sistem. Maka dengan itu, Menteri Erick sedang mendorong prinsip-prinsip good governance.
Ketiga, terkait dengan penugasan institusi lintas kelembagaan negara tidak dilarang. Karena itu adalah salah satu bagian sinergisitas lintas kelembagaan; baik kementerian, kepolisian atau juga TNI. Itu terlihat dengan dalil, Pasal 15 ayat 2 huruf (k) yang berbunyi; melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian. Sejauh jabatan di BUMN adalah bentuk penugasan. Maka jabatan BUMN yang diisi oleh perwira Polri tetap sejalan dengan UU Polri No. 2 Tahun 2002.
Biofarma Sedang Bekerja Keras Menemukan Vaksin
Beredar banyak pendapat juga rumors bahwa kerjasama antara Biofarma dan Sinovac adalah satu buah kegagalan. Nanti dulu, tentu mengatakan sesuatu yang gagal jika telah mengetahui proses secara komprehensif disertakan kasus komparatif. Di Cina ada tiga perusahaan farmasi yang saling bahu-membahu dalam menemukan vaksin. Pemerintah Cina menolak membangun iklim kompetitif diantara perusahaan farmasi yang bertekad menemukan vaksin.
Sinopharm, Cansino dan Sinovac mendapatkan perlakukan yang sama di mata pemerintah. Baru-baru ini Sinovac mendapatkan fasilitas lahan kurang lebih sebesar 30.000 meter persegi. Ditambah juga pemerintah Cina memberikan pinjaman lunak sebesar 8,5 Juta USD untuk menstimulus penemuan vaksin oleh Sinovac.
Jadi, tidak tepat jika membangun argumentasi bahwa diantara ketiga perusahaan itu, Sinovac adalah yang terburuk. Bahkan pemerintah Cina menjamin, jika diantara salah tiga itu ada yang lebih dulu menemukan vaksin maka bukan tidak mungkin ketiganya akan saling berkolaborasi.
Ada pepatah mengatakan, dalam kondisi sulit hal yang mudah jangan dibuat rumit. Teman yang sedang bekerja harus dirangkul, bukan malah dipukul. Jika ada yang sedang kesusahan perlu kita tolong, bukan malah ditodong. Sepertinya sepatah dua patah kata ini selalu menjadi pengingat saya dalam proses perjuangan untuk Indonesia yang lebih baik. Demi mencerdaskan generasi bangsa.
Pada bulan Juli CEO Sinovac Yin Weidong mengumumkan bahwa Sinovac akan menignkatkan 300 juta dosis vaksin pertahun. Peningkatan kapasitas produksi ini setelah dibarengi kerjasama antara Brazil dan Indonesia yang sudah membangun kerjasama langsung. Lagi pula, cara menghitung produksi vaksin bukan seperti menghitung jumlah tonase dedak ayam dalam sebuah peternakan.
Semua ada rumus dosis, rekayasa efek samping, demografi usia dan terkahir biaya produksi. Kategori kebutuhan vaksin usia anak, dewasa dan manula tentu berbeda. Untuk sementara waktu tidak ada satu perusahaan farmasi yang sudah mampu memenuhi kebutuhan vaksin warga dunia. Semua masih dalam tahap pengembangan, sekalipun sekaliber AstraZeneca ataupun Moderna yang dianggap paling unggul.
Perkembangan terakhir dari fase III vaksin Sinovac telah mencapai 87% tingkat kemanjuran. Dengan proses uji coba pada 6.000 anak-anak sehat rentang usia 1-12 tahun yang diberikan 0,5 dosis takaran. Tahap berikutnya akan diuji coba pada rentang usia dewasa dan manula. Kita berharap hasil dari tahap III bisa lebih cepat dari yang dijadwalkan.
Kita perlu berikan kepercayaan Biofarma dalam melakukan tugasnya menemukan vaksin di Indonesia. Perlu kita ketahui bersama, bahwa menemukan vaksin tidak seperti membuat es teh manis (cukup tambah teh dan gula diaduk terakhir masukan es batu). Semua pihak perlu bersabar dan tetap berfikir positif dalam prosesnya. Semoga Tuhan selalu memberikan akal yang sehat pada kita.
Menteri Erick Thohir Masih Gigih Kendalikan Situasi
Secara objektif memang kurva paparan virus Covid-19 di Indonesia sedang meningkat. Dari banyak kajian internal pemerintah maupun independen, sementara berkesimpulan klaster baru terjadi karena adanya pelonggaran PSBB disertai dengan ketidakpatuhan sebagian masyarakat pada protokol kesehatan. Peningkatan paparan covid-19 di Indonesia juga sejalan dengan lonjakan drastis secara akumulasi dunia sejak 15 September lalu. Angka-angka itu tidak statis, melainkan dinamis.
Artinya, lebih penting kita menyerukan kepada keluarga dan masyarakat luas untuk tertib protokol kesehatan. Agar kurva penyebaran bisa melandai. Kementerian BUMN melalui Biofarma sedang bekerja keras dalam membuat vaksin untuk rakyat Indonesia. Sepatutnya, narasi optimisme terus kita bangun dalam rangka meningkatkan fungsi imun tubuh kita. Ketimbang terus menyebar ketakutan dan pesimisme ditengah masyarakat.
Membangun narasi menghasut bahwa Indonesia akan masuk dalam jurang resisi dalam pertumbuhan negatif hingga -7% adalah narasi sesat. Terlebih melakukan evaluasi kebijakan ekonomi makro dalam rentang waktu 10-20 hari, juga sama kelirunya. Mari kita berfikir lebih jernih, dengan data ASEAN Policy Brief yang dirilis bulan April 2020 lalu merangkum dari semua statemen ekonomi di negara anggota ASEAN. Pada 1 April Menteri Sri Mulyani merilis bahwa ekonomi Indonesia akan mengalami pertumbuhan -0.4% s/d 2.3%. Sedangkan, Bank Negara Malaysia pada 3 April merilis pertumbuhan ekonominya terjadi kontraksi pertumbuhan -2% s/d 0.5%. Negara Singapura pada 26 Maret merilis revisi pertumbuhan ekonominya pada -4% s/d -1%. Revisi dari prediksi ini terjadi akibat terpaan pandemi covid-19. Meski begitu terlihat jelas optimisme pertumbuhan positif ekonomi Indonesia masih cukup kuat.
Sebagai penutup, sesungguhnya kritik adalah sesuatu yang sangat diperlukan. Meski begitu, kerap kali kritik yang dilayangkan cenderung destruktif ketimbang konstruktif. Barangkali karena kritik itu belum tentu jujur pada fungsinya, lebih mengutamakan syahwat politik ketimbang ketentuan kode etik. Kita tetap perlu dan harus mengkritik karena itu satu alat kontrol, tetapi kita juga boleh berharap disuguhkan dengan kritik konstruktif dengan data yang valid.
Wallahul Muwaffiq ila Aqwamit-thariq. Wasallamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
*Penyuluh #RakyatAkalSehat
