UNTUK INDONESIA
Empat Menteri Kena Tegur Jokowi, Sinyal Reshuffle?
Apakah di akhir masa jabatannya Jokowi akan melanjutkan kabinet kerja dengan komposisi yang sama tanpa reshuffle kabinet?
Presiden Joko Widodo menyampaikan pendahuluan saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 3 Oktober 2019.(Foto: Antara/Wahyu Putro A)

Jakarta - Masa jabatan periode pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) akan segera berakhir. Selama memimpin negara Jokowi-JK tentunya tidak bekerja sendiri karena mereka dibantu oleh para menteri di kabinet kerjanya menjalankan pemerintahan.

Namun, tak semua menteri yang dipilih 'cocok' dengan jabatannya. Selama lima tahun berjalan pemerintahan Jokowi-JK sampai empat kali membongkar pasang atau reshuffle kabinet kerja.

Apakah di akhir masa jabatannya Jokowi akan melanjutkan kabinet kerja dengan komposisi yang sama tanpa reshuffle kabinet? Sebab, dalam sidang kabinet paripurna di Istana Bogor, Senin, 8 Juli 2019, Jokowi sempat menegur empat menteri atas kinerjanya.

Siapa saja menteri yang kena tegur Jokowi?

Menteri ESDM Ignasius JonanMenteri ESDM Ignasius Jonan memberikan kuliah umum saat acara Dies Natalis Unpad ke-62 di Graha Sanusi, Unpad, Bandung, Jawa Barat, Rabu , 11 September 2019. (Foto: Antara/Raisan Al Farisi)

1. Menteri ESDM

Pada sidang kabinet paripurna di Istana Bogor, Senin, 8 Juli 2019, Jokowi bersama para menteri membahas berbagai persoalan dalam pemerintahan, salah satunya terkait Neraca Perdagangan Nilai. 

Dalam Neraca Perdagangan Nilai, ada data mengenai nilai impor periode Januari-Mei. Sebenarnya, nilai impor turun menjadi 9,2 persen dibanding tahun sebelumnya, tapi Jokowi tidak puas dengan angka tersebut lalu menegur Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Ignatius Jonan.

Ia meminta Jonan untuk mencermati kenapa nilai impor masih tinggi, apalagi jika dilihat secara detail sektor minyak dan gas (migas) mengalami kenaikan yang tinggi. 

"Hati-hati di migas Pak Menteri ESDM, yang berkaitan dengan ini," kata Jokowi.

Menteri BUMN Rini SoemarnoMenteri BUMN Rini Soemarno (kedua kanan) menyapa warga saat peresmian jaringan internet desa "Ides Cafe" di Desa Sidayu, Tojan, Klungkung, Bali, Selasa, 10 September 2019. (Foto: Antara/Fikri Yusuf)

2. Menteri BUMN

Jokowi bukan hanya tidak puas dengan Jonan  terkait nilai impor yang masih tinggi. Rupanya Menteri Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno juga kena tegur oleh Jokowi saat sidang kabinet paripurna.

"Bu Menteri BUMN yang berkaitan dengan ini karena ratenya yang paling banyak ada di situ," tuturnya.

Rini tidak mempermasalahkan teguran dari Jokowi. Justru, ia mengaku akan bekerja lebih keras untuk ke depannya.

Menteri LHK Siti NurbayaMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya memberi sambutan saat peluncuran Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) di lapangan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu, 9 Oktober 2019. (Foto: Antara/Nova Wahyudi)

3. Menteri LHK

Selain pembahasan mengenai nilai impor tinggi, di hari yang sama dengan sidang kabinet paripurna, Jokowi menegur menteri yang dapat mengeluarkan aturan mengenai izin investasi. Salah satu yang kena tegur adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar. 

Jokowi menilai kementrian di bawah Siti Nurbaya menghambat dalam proses perizinan. Padahal, Jokowi sudah mewanti-wanti untuk memberikan izin secepat-cepatnya ketika ada investor yang akan menanamkan modal di sebuah lahan di Indonesia.

yang kita perlukan tapi sudah berhenti setahun lebih gara-gara yang berkaitan dengan lahan. Urusan kecil tapi ya ini menghambat," tuturnya."Kementerian kehutanan misalnya masih lama, ini urusan lahan. Ini Pak wapres biar bercerita mengenai petrochemical yang kita perlukan tapi sudah berhenti setahun lebih gara-gara yang berkaitan dengan lahan. Urusan kecil tapi ya ini menghambat," tuturnya.

Sofyan DjalilMenteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil. (Foto: Instagram/@sofyan.djalil)

4. Menteri ATR/BPN

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil tak luput dari teguran Jokowi. Proses perizinan yang lambat dari kementrian di bawah Sofyan Djalil diketahui saat ia melakukan kunjungan daerah, khususnya di daerah objek wisata.

Saat bertemu dengan pengusaha yang hendak menanamkan investasi, mereka mengeluhkan sulitnya mendapatkan izin dari kementrian untuk mendirikan hotel. 

"Kita kurang hotel, hotel sudah berbondong-bondong mau bikin, urusan yang berkaitan dengan tata ruang sebetulnya dari menteri BPN bisa menyelesaikan dengan kesepakatan-kesepakatan yang memang harus itu dilakukan," ucapnya. []

Berita terkait
Syarat untuk Oposisi Jika Masuk Kabinet Jokowi-Maruf
Anggota Dewan Syura PKB Maman Imanulhaq tidak mempermasalahkan jika partai politik dari opoisi masuk dalam Kabinet Kerja Jokowi-Maruf.
Susunan Kabinet Baru Jokowi Rampung, Kapan Diumumkan?
Jelang pelantikan hari pelantikannya, Jokowi mengatakan telah menyelesaikan susuna kabinet kerja jilid II untuk periode 2019-2024.
Ada Menteri Asal Papua di Kabinet Jokowi Jilid II
Presiden Jokowi memastikan ada orang asli Papua yang akan menjadi menterinya di Kabinet Kerja jilid II.
0
Polda Sumatera Utara Usut Desa Fiktif di Nias Barat
Polda Sumatera Utara melakukan penyelidikan desa fiktif penerima Dana Desa, di Kabupaten Nias Barat.