UNTUK INDONESIA
DPRD Jawa Timur Evaluasi Ratusan Peraturan Daerah
DPRD Jawa Timur menilai sejumlah Perda sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan tidak sesuai dengan Undang Undang
Wakil Ketua DPRD Jatim Kusnadi. (Foto: Tagar/Adi Suprayitno)

Surabaya - DPRD Jawa Timur mengevaluasi terhadap ratusan Peraturan Daerah (Perda) yang dianggap 'mandul'. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui perda-perda mana yang sudah tidak sesuai perkembangan zaman lagi.

Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi mengaku, Perda yang dievaluasi merupakan produk regulasi anggota DPRD Jatim selama 20 tahun terakhir. Hanya saja dirinya tidak hafal kepastian jumlah perda yang akan dievaluasi.

Kami ada instruksi dari Mendagri untuk mengevaluasi, apakah Perda itu masih bisa dilaksanakan saat ini, atau tidak.

Politisi asal PDIP itu menegaskan, evaluasi perda yang telah disahkan ini merupakan instruksi dari Menteri Dalam Negeri (mendagri). Dengan begitu, perda yang yang tidak lagi sesuai Perundang-undangan akan terdata.

"Kami ada instruksi dari Mendagri untuk mengevaluasi, apakah Perda itu masih bisa dilaksanakan saat ini, atau tidak. Karena mungkin peraturan perundangan sudah berubah," kata Kusnadi, dikonfirmasi, Selasa 31 Desember 2019.

Upaya mengevaluasi perda ini telah disepakati dalam sidang peripurna, dan ditargetkan Februari 2020 penyisiran sudah selesai. Dengan begitu, pembahasannya bisa dilakukan secepatnya.

Kusnadi yang juga sebgai Ketua DPD PDIP Jatim itu menjelaskan, setelah hasil evaluasi sudah terdata, maka dilakukan penataan ulang beberapa Perda. Terutama yang dianggap dapat menghambat investasi di Jawa Timur.

"Saya sudah minta bantuan kepada staf ahli dari ketua DPRD Jawa Timur untuk melakukan kajian dan evaluasi sampai mundur 20 tahun ke belakang," ungkapnya.

Sementara Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan, Pemprov telah mencanangkan evaluasi Perda seperti yang tengah dibahas pemerintah pusat.

"Bu gubernur mencanangkan, Perda atau Pergub sedang disisir untuk kemudian bisa menyamput omnibus law," kata Emil.

Dirinya yakin, kebijakan omnibus law maupun evaluasi Perda yang direncanakan oleh pemerintah pusat dan provinsi mampu meningkatkan perekonomian. Terutama di sisi perdagangan dan investasi. Harapannya kebijakan ini mampu memperlancar iklim investasi.

"Kami yakini bahwa sebenarnya dengan Omnibus Law 2020 (ekonomi akan menggeliat kembali)," ucapnya. []

Berita terkait
Penculik Bayi di Kediri Babak Belur Dihajar Warga
Saat itu pelaku mencoba mengambil bayi dari ibunya di Desa Dukuh, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri
Malam Tahun Baru, Tak Ada Car Free Night di Surabaya
Polrestabes Surabaya tak akan mengeluarkan izin terkait keramaian acara car free night. Hal itu sebagai upaya agar tidak terjadi kemacetan.
Polda Jatim Amankan 15 Terduga Teroris Selama 2019
Upaya penangkapan 15 terduga teroris oleh Polda Jatim berdasarkan data yang dimiliki oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror.
0
Urutan Kejadian Warga Tegal Tewas Dianiaya Tetangga
Hanya karena masalah sepele, remaja di Tegal menganiaya hingga tewas tetangganya sendiri. Urutan kejadian peristiwa itu dibeber istri korban.