DPR Minta Kementan Jangan Terjebak Euforia Petani Milenial

Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin meminta Kementan untuk tidak terjebak pada euforia peningkatan petani milenial saat ini.
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin. (Foto: Tagar/DPR)

Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin meminta Kementerian Pertanian (Kementan) untuk tidak terjebak pada euforia peningkatan petani milenial tanpa memperhatikan hal yang sangat substansi untuk dilakukan tahap demi tahap.

“Yang sangat perlu dihindari pada pencetakan petani milenial adalah program atau proyek yang hanya bersifat simbolis atau mercusuar. Tahapan-tahapannya mesti jelas, terukur dan berorientasi pada kinerja yang berujung pada pencapaian tujuan," ucap Akmal dalam keterangan pers Minggu, 16 Januari 2022.

Akmal mengatakan istilah generasi milenial memang sedang akrab terdengar. Pengertian petani milenial adalah petani yang berusia antara 19-39 tahun. 


Pekerjaan yang tidak perlu pencitraan ini perlu kebesaran jiwa para pemimpin bangsa, karena hasil dari pencapaian target terciptanya petani milenial ini tidak saja tercapai satu periode kepemimpinan bangsa, namun boleh jadi dua atau tiga periode baru akan tercapai.


Gerakan dibentuknya petani milenial diyakini dapat mensejahterakan kehidupan berbangsa. Namun demikian, Istilah millennial tersebut berasal dari millennials yang diciptakan oleh dua pakar sejarah dan penulis Amerika, William Strauss dan Neil Howe dalam beberapa bukunya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menekankan, pada catatan Badan Pusat Statistik (BPS) dimana jumlah petani per 2019 mencapai 33,4 juta orang. Adapun dari jumlah tersebut, petani muda di Indonesia yang berusia 20-39 tahun hanya 8 persen atau setara dengan 2,7 juta orang.

“Angka 2,7 juta orang petani muda ini jangan dahulu diklaim hasil program pemerintah. Tapi urai dahulu penyiapan petani muda ini sejak usia dini, mulai dari tingkat pendidikan dasar hingga universitas. Apa program pemerintah di sektor pertanian untuk memulai memasukkan ilmu pengetahuannya pada dunia pendidikan dan pelatihan," ucapnya.

Akmal mengharapkan, ada ekstrakurikuler yang mulai masuk pada pendidikan nasional mengenalkan ilmu pertanian dan pangan yang seutuhnya. 

SDM mulai dipersiapkan sejak usia belia, sehingga cita-cita untuk berkecimpung di dunia pertanian pangan semakin bergelora dengan semangat inovasi dan kreativitas.

“Bila perlu, Kementerian Pertanian ada program beasiswa kekhususan bagi anak didik yang berprestasi dimana ada syarat untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan khusus yang disusun secara sistemik membangun kesadaran anak didik untuk terjun berkecimpung di dunia pertanian modern," katanya. 

Ia mengajukan gagasan, agar program Kementan masuk di semua jenjang pendidikan minimal pelajaran pilihan pada ekstrakurikulernya mulai dari SD hingga universitas.

“Penyiapan SDM pertanian milenial ini memang tidak dapat diraih instan. Perlu Jangka waktu yang cukup lama, berjenjang, bertahap yang nantinya akan menemukan bakat-bakat tersembunyi pada anak-anak muda putra putri bangsa," katanya.

"Pekerjaan yang tidak perlu pencitraan ini perlu kebesaran jiwa para pemimpin bangsa, karena hasil dari pencapaian target terciptanya petani milenial ini tidak saja tercapai satu periode kepemimpinan bangsa, namun boleh jadi dua atau tiga periode baru akan tercapai," ucap Akmal.

Berita terkait
Krisis Batu Bara, DPR Nilai Ini Tangung Jawab Bersama
Anggota Komisi VII DPR RI Kardaya Wanika menilai, sejatinya tidak hanya direksi PLN saja yang diganti, namun juga komisaris PLN. Ini katanya.
Rakyat Makin Susah, Tarif KRL Bakal Naik, DPR Bilang Begini
Selain itu, ujar dia, daya beli masyarakat yang ada di berbagai daerah saat ini dinilai masih rendah akibat dampak pandemi COVID-19.
Gus Muhaimin Optimis RUU TPKS akan Jadi RUU Inisiatif DPR Januari
Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar yakin RUU TPKS akan ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR pada Januari 2022. Simak pendapat gus muhaimin.
0
Video Jokowi 'Menghadap' Megawati Sangat Tidak Elok Dipertontonkan
Tontonan video Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang sedang bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, sangat tidak elok.