Jakarta- Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengedepankan pembatasan kerumunan daripada penutupan wilayah. Hal ini ia sampaikan menyikapi antensi Presiden Jokowi terhadap kasus corona di 8 provinsi.
”Jadi yang harus dilakukan adalah melakukan pembatasan terhadap kerumunan dan ini yang menjadi kewajiban kita semua. Apabila ada informasi terkait kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kerumunan, ini dari awal harus segera diingatkan,” kata Doni Manordo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 13 Juli 2020.
Baca juga:
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ini juga mengingatkan pentingnya pencegahan daripada penindakan. Ia meminta setiap daerah harus mencegah terjadinya kerumunan di setiap kegiatan agar tidak perlu melakukan tindakan di kemudian hari.
Kegiatan itu, kata dia, baik kegiatan yang sifatnya olahraga, rekreasi, termasuk juga yang dapat menimbulkan konsekuensi tertularnya seseorang. ”Contoh di ruang tertutup untuk jangka waktu yang sangat lama lebih dari satu jam katakanlah begitu, tidak ada sirkulasi udara, tidak ada ventilasi, dan ini tentunya sangat berisiko tinggi,” ucapnya.
Mengutip pesan Presiden, ia menegaskan pentingnya 'rem dan gas' yang seimbang. Jika kasus meningkat, kata dia, silakan direm. ”Tetapi bukan berarti semua kegiatan harus ditutup secara total. Dibatasi kegiatannya terutama untuk waktu kegiatan, termasuk jumlah aktivitas manusia yang ikut terlibat di dalamnya,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan pentingnya 3 T disaat pandemi Covid-19 melanda Indonesia. 3T yang dimaksud Jokowi adalah testing, tracing, dan treatment dalam penanganan penyebaran virus Corona saat ini.
Jokowi menyebut sebanyak 8 provinsi yang menjadi prioritas dari penanganan Covid-19 saat ini. "Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan yaitu tetap pada concern kita untuk memastikan 3T: testing, tracing, dan treatment," kata Jokowi.
Oleh karena itu, ia meminta jumlah tes, pelacakan (tracing) dan penanganan kasus (treatment) diprioritaskan di 8 titik daerah. "Saya minta ini diberikan prioritas khusus untuk testing, tracing, dan treatment ini di 8 provinsi," ujar Jokowi.
Lebih lanjut, ia pun menjelaskan beberapa daerah yang dikhususkan diantaranya yaitu DKI Jakarta. "Jatim, DKI Jakarta, Jabar, Sulsel, Jateng, Sumut dan Papua," tutur mantan Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2014 tersebut.[]
