TAGAR.id, Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dari layanan pertanahan yang diberikan kepada masyarakat.
Peningkatkan ini bertujuan untuk mencapai salah satu misi dari Kementerian ATR/BPN yakni menjadi penyelenggara layanan pertanahan yang berkelas dunia.
Untuk mengupayakan hal tersebut, Direktorat Jendral Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Ditjen PHPT) menggelar rapat koordinasi di awal tahun 2023 ini. Pertemuan ini membahas terkait rencana aksi dan sejumlah prioritas yang akan diupayakan selama setahun ke depan.
Jadi salah satu ciri negara maju itu ada negara yang bisa mengelola tanahnya dengan baik. Bahkan coba kita lihat ke negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.
Direktur Jenderal PHPT, Suyus Windayana dalam arahannya menyampaikan, ada tiga fokus utama yang perlu dimaksimalkan pada tahun ini. Tiga fokus utama itu antara lain adalah terkait optimalisasi pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), peningkatakan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan digitalisasi layanan pertanahan.
"Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Presiden dan Pak Menteri, PTSL itu harus jadi prioritas kita. Di tahun 2025, PTSL ini harus selesai," kata Suyus Windayana dalam arahannya di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa, 4 Januari 2023.
Ia memaparkan baik di level pusat maupun satuan kerja di daerah harus maksimal agar seluruh tanah di Indonesia dapat terdaftar. Sebab, dengan terdaftarnya seluruh bidang tanah, maka akan memberikan kemudahan berusaha sehingga perekonomian bangsa bisa meningkat. "Coba kita lihat negara-negara maju itu, mana ada yang tanahnya belum terdaftarkan," tutur Suyus Windayana.
Yang kedua terkait peningkatan kualitas SDM. Ia menyebutkan saat ini hampir di seluruh daerah di Indonesia mengalami kekurangan akan SDM berkualifikasi. Hal ini mengakibatkan terjadinya perlambatan dalam layanan pertanahan.
"Oleh karena itu, di tahun ini saya ingin nanti semua pejabat fungsional itu punya tambahan kualifikasi. Jadi dia nanti bisa jadi verifikator, bisa jadi analis, itu boleh," jelasnya.
Kemudian hal ketiga ialah digitalisasi layanan pertanahan. Suyus Windayana mengatakan tahun ini akan dimaksimalkan digitalisasi terhadap sertipikat dan buku tanah. Penyempurnaan terus dilakukan agar berbagai produk digital ini aman sehingga bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat.
"Jadi salah satu ciri negara maju itu ada negara yang bisa mengelola tanahnya dengan baik. Bahkan coba kita lihat ke negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, mereka semua sudah menyelesaikan pendaftaran tanahnya," tutup Suyus Windayana.
Adapun pada kegiatan ini diikuti oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Ditjen PHPT yang turut memaparkan rencana aksi masing-masing di tahun 2023 ini. Pemaparan rencana aksi ini diharapkan bisa memberi arah pada jajaran Ditjen PHPT dalam melaksanakan tugas di tahun ini. []
