Jakarta, (Tagar 20/9/2017) - Secara umum arah pertarungan 2019 sudah mulai terasa. Dan itu mulai menghangat sejak pengambilan keputusan UU Pemilu beberapa waktu lalu. Itu sudah jelas terlihat pertarungan antara pendukung pemerintah dan oposisi dalam hal ini Gerindra, PKS, dan belakangan didukung Demokrat. PAN kelihatan akan masuk dalam rombongan oposisi.
Demikian disampaikan Sirojudin Abbas, Direktur Program pada Lembaga Riset Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) beberapa waktu lalu saat berbincang dengan tagar.id.
Menurut Abbas, koalisi saat ini sudah memunculkan spekulasi-spekulasi baru misalnya partai-partai pendukung pemerintah sudah mulai menawarkan alternatif calon pasangan wakil untuk Jokowi dan partai oposisi juga menawarkan alternatif pasangan Prabowo atau calon selain Prabowo.
"Secara umum saya melihat ini sehat karena energinya disalurkan lewat jalur kompetisi yang resmi. Misalnya, upaya-upaya pemenangan dan koaliasi yang dibangun di 171 kabupaten kota dan provinsi sekaligus dijadikan batu pijakan koalisi yang lebih besar di Pilpres 2019. Ini sehat secara politis dan sehat secara demokrasi," ujar Abbas.
Dia menambahkan daripada membuat kegaduhan dengan isu-isu SARA atau isu soal Jokowi, isu soal Prabowo, lebih baik energi partai-partai politik itu disalurkan melalui upaya menempatkan calon-calon terbaiknya di daerah.
"Karena bagaimanapun mereka bisa menguasai kepala-kepala daerah atau mereka menguasai struktur politik lokal, pada gilirannya itu menjadi syarat penting untuk kemenangan di Pileg atau Pilpres nanti," katanya.
Menurut Abbas, di kubu Gerindra ada kegamangan antara yang menyarankan Prabowo untuk maju dan mereka mencari pasangan yang pantas untuk mendampingi Prabowo dengan yang mencari alternatif lain selain Prabowo dengan harapan Prabowo menjadi king maker di 2019 seperti Mega di 2014.
"Jadi memang ada kemungkinan di 2019 pertarungan nanti bukan pertarungan Jokowi dan Prabowo namun antara Jokowi dan calon lain. Di samping juga ada kemungkinan tetap Jokowi dengan Prabowo," kata Abbas.
Dia mengatakan masih panjang waktunya jika ada tokoh baru muncul di 2018 menyaingi Jokowi. Menaikkan elektabilitas tokoh baru tersebut masih mungkin karena masih ada waktu.
"Kita melihat pengalaman Jokowi sendiri, Pilkada DKI tahun 2012 itu seolah-olah membuka perubahan politik baru, meskipun PDIP sendiri waktu itu tidak menduga atau merencanakan bahwa Jokowi akan jadi calon yang menggantikan ketua umumnya waktu itu menjadi calon presiden, siapa yang berani."
"Tetapi partai-partai itu akhirnya tidak bisa melawan kehendak rakyat. Rakyat menginginkan apa. Akhirnya Megawati mempersilahkan Jokowi.
Jika di 2018 kita melihat ada figur baru yang elektabilitas dan prospeknya lebih unggul dari Prabowo, bukan mustahil Prabowo membuka jalan bagi tokoh tersebut, entah siapa. Entah sipil, entah militer. Tapi yang pasti peluang itu terbuka karena perbincangan di kalangan mereka sudah mulai dibuka," jelas Abbas. (Fet)
