Din: Jemaah RI Tak Berangkat Haji Bukan Keputusan Saudi

Din Syamsuddin mengatakan jemaah Indonesia tidak berangkat haji bukan keputusan Arab Saudi melainkan keputusan Kementerian Agama Indonesia.
Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat PP Muhammadiyah Din Syamsuddin. (Foto: Tagar/Setneg)

Jakarta - Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengatakan jemaah Indonesia tidak berangkat haji bukan keputusan Arab Saudi. Oleh sebab itu, Din meminta kebijakan pemerintah ini dikaji ulang.

"Keputusan Pemerintah tentang pembatalan haji kiranya dapat ditinjau kembali, jika nanti ada keputusan Kerajaan Saudi Arabia," kata Din dalam keterangannya, Jumat, 11 Juni 2021.

"Sesuai surat yang beredar baik dari Dubes Saudi di Jakarta maupun dari Dubes RI di Riyadh, ternyata Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia belum mengumumkan undangan haji kepada negara-negara anggota OKI," ucapnya.


Pembatalan haji Indonesia bukan keputusan Pemerintah Saudi tapi keputusan Pemerintah Indonesia Menteri Agama.


Din meminta Pemerintah RI terus meningkatkan komunikasi dan diplomasi dengan Kerajaan Arab Saudi. Bahkan, bila perlu Presiden Jokowi menghubungi langsung Raja Salman.

"Atau Wapres Ma'ruf Amin mengajak sejumlah tokoh Islam untuk bertemu Raja Salman. Diyakini bahwa Kerajaan Saudi Arabia akan memperhatikan Indonesia sebagai negeri Muslim terbesar di dunia," ucap Din.

Mantan Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu kemudian mempertanyakan kesiapan pemerintah jika Arab Saudi memberikan jatah kuota.

“Termasuk, apakah Pemerintah Indonesia mau menyesuaikan vaksinasi yang disetujui pihak Saudi Arabia atas rekomendasi WHO yang belum memasukkan Sinovac," ucapnya.

Din mengatakan tidak elok jika sebagian umat Islam melakukan aksi demo di Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta. Sebab, Kerajaan Saudi belum mengeluarkan pernyataan resmi seputar protokol dan teknis lebih lanjut soal haji 2021.

"Tidak etis dan salah alamat kalau ada pihak, khususnya dari umat Islam, mendemo Kedubes Saudi di Jakarta. Pembatalan haji Indonesia bukan keputusan Pemerintah Saudi tapi keputusan Pemerintah Indonesia Menteri Agama," ucapnya.

"Justru masyarakat termasuk DPR perlu meminta penjelasan atau transparansi Pemerintah Indonesia mengapa membatalkan pemberangkatan haji tahun ini, benarkah karena alasan Covid-19? Pembatalan pemberangkatan haji dapat dinilai pemerintah tidak menjalankan amanat UUD 1945 Pasal 29 bahwa pemerintah harus melayani rakyat dalam menjalankan ibadah," katanya. []

Berita terkait
Dana Haji Aman, BPKH Pastikan Tak Ada Alokasi Investasi
Kepala BPKH Anggito Abimanyu mengatakan dana haji milik calon haji 2021 tetap aman dan tidak ada alokasi investasi yang menimbulkan kerugian.
PAN Desak Kemenag Berikan Penjelasan Soal Batalnya Haji 2021
Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay mendesak Kementerian Agama memberikan penjelasan resmi terkait pembatalan pengiriman jemaah haji 2021.
Hidayat Nur Wahid: Audit Dana Haji untuk Hilangkan Fitnah
Wakil ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyampaikan audit dana haji harus dilakukan untuk menghindari fitnah dan keamanan dana tersebut.
0
Sejumlah Upaya Dirut Krakatau Steel Pulihkan Perusahaan
Direktur Utama PT Krakatau Steel Silmy Karim mengatakan berbagai upaya dilakukan untuk pulihkan kembali perusahaan yang terdampak Covid-19.