Bandung - Komisi II DPRD Jawa Barat akan mendorong peningkatan ekonomi digital salah satunya di sektor pertanian, dengan harapan digitalisasi bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat.
“Dampak pandemi Covid-19 terhadap krisis kesehatan dan perekonomian semakin terasa. Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat turun minus 5,98%, dan (kondisi ini) membutuhkan tindakan cepat dan signifikan (berdampak) untuk menahan penurunan ekonomi ke angka lebih negatif lagi,” tutur Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat dari Fraksi PDIP, Yunandar R Eka Perwira, di Bandung, 17 September 2020.
Salah satu bentuk digitalisasi sektor pertanian yang bisa dilakukan lanjut Yunandar menjelaskan, produk pertanian bisa dijual melalui platform digital (marketplace, aplikasi pertanian, hingga media sosial). Jadi, semua hasil panen yang dihasilkan petani (produk di sektor hulu) bisa langsung dijual kepada masyarakat tanpa melakukan kontak langsung (mengurangi rantai distribusi).
“Untuk membantu pertumbuhan eknomi di Jawa Barat,bisa mendorong peningkatan ekonomi digital. Seperti (digitalisasi sektor pertanian) hasil panen yang dihasilkan petani bisa langsung dijual kepada masyarakat,” jelas dia.
Untuk mendukung digitalisasi ekonomi disektor pertanian (termasuk perdagangan) tersebut kata Yunandar, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat harus segera membangun infrastruktur-nya.
Apa infrastruktur yang dimaksud? Berupa marketplace (atau aplikasi dan lain sebagainya) yang membantu petani, UMKM menjual hasil produknya langsung kepada konsumen, dan ini yang seharusnya segera dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. “Kalau berbicara ekonomi digital, ya salah satunya marketplace atau pasar. Pemerintah belum membuatnya,” kata dia.
Kenapa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat harus membuatnya (marketplace) tersebut tanya dia? Pertama, karena marketplace yang saat ini ada seperti bukalapak, tokopedia dan lain sebagainya ini benar-benar pasar yang menentukan. Sehingga, UMKM dan petani akan kalah saing apabila harus masuk marketplace tersebut. Kedua, yang menjadi kendala UMKM dan petani saat ini adalah pemahaman promosi, market intelligence, market research, hingga market surveillance yang dinilai sulit mereka lakukan. Tetapi harus pemerintah yang ambil alih untuk membantu mereka.
“Kemudian, permasalahan saat bahan baku yang diperlukan harus impor? Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pun harus bisa memberikan solusi. Kita sudah merintis yang namanya Perda Pusat Distribusi Provinsi, itu bisa dijalankan. Melalui Perda itu bisa menghubungkan petani, nelayan bahkan importir atau dengan kata lain Perda ini sebagai logistiknya,” tambah dia.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKB Rahmat Hidayat Djati menambahkan, pihaknya akan mendorong baik itu aspek program kegiatan maupun dukungan anggaran untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi mitra kerja Komisi II DPRD Jawa Barat.
“Diharapkan kedepannya (dengan kerjasama dan saling mendukung antara Komisi II dengan OPD-OPD yang menjadi mitra kerja) bisa menjadi langkah baik mencari solusi terbaik untuk berbagai masalah yang tengah dihadapi oleh Provinsi Jawa Barat saat ini,” tambah dia (adv). []
