TAGAR.id, Markas PBB, New York, AS - Dewan HAM PBB, Kamis, 6 Oktober 2022, melangsungkan pemungutan suara atas proposal dari Inggris, Turki, Amerika Serikat (AS) dan sebagian besar negara Barat lainnya untuk mengadakan debat tahun depan tentang dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap Muslim Uighur dan kelompok-kelompok etnis minoritas lainnya di Xinjiang, China.
Banyak pengamat menilai, pemungutan suara ini merupakan ujian pengaruh politik dan diplomatik antara Barat dan Beijing. China selama ini membantah melakukan pelanggaran HAM, sementara negara-negara Barat berusaha membangun momentum dari laporan dari mantan kepala urusan HAM PBB Michelle Bachelet, yang dirilis 31 Agustus 2022, yang menemukan bahwa “kejahatan terhadap kemanusiaan” kemungkinan telah terjadi di Xinjiang.
Konasheher, salah satu daerah di Kashgar, Wilayah Otonomi Uighur di Xinjiang, China. (Foto: abc.net.au/indonesian - AP)Para diplomat memperkirakan hasil pemungutan suara sulit diprediksi. Seorang duta besar dari negara berkembang yang saat ini merupakan salah satu dari 47 negara anggota dewan, berbicara dengan syarat namanya dirahasiakan karena sensitivitas isu tersebut, mengatakan kepada Kantor Berita Associated Press (AP), Rabu, 5 Oktober 2022, bahwa ia menunggu email dari pemerintah pusat Kamis ini mengenai keputusan negaranya.
Susunan anggota Dewan HAM PBB bisa berubah setiap tahunnya, tergantung hasil pemilihan para anggota PBB. China -negara berpengaruh dengan kursi permanen di Dewan Keamanan- selama ini tidak pernah menjadi obyek resolusi khusus di dewan itu sejak didirikan lebih dari 16 tahun yang lalu.
“Sulit bagi negara-negara untuk memberikan suara menentang anggota tetap Dewan Keamanan,” kata seorang diplomat Barat, yang berbicara dengan syarat namanya dirahasiakan karena sensitivitas masalah tersebut.
Diplomat itu juga mengatakan, beberapa negara -terutama mereka yang memiliki hubungan ekonomi atau politik dengan China- akan keberatan mendukung proposal itu.
Proposal itu hanya membutuhkan mayoritas sederhana untuk bisa disetujui. Beberapa negara diperkirakan akan abstain. (ab/ka)/Associated Press/voaindonesia.com. []
