UNTUK INDONESIA
Untuk Indonesia
Detik-detik Menunggu Bakal Cawapres
Detik-detik menunggu bakal cawapres. Muncul begitu banyak nama bakal cawapres baik dari kelompok penguasa maupun oposisi. Apakah nama itu benar-benar bakal dijadikan cawapres atau ada nama yang sebenarnya "masih disembunyikan"?
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan keterangan pers bersama kepada wartawan usai pertemuan tertutup di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (30/7/2018). Partai Demokrat resmi berkoalisi dengan Partai Gerindra dalam Pilpres 2019. (Foto: Ant/Sigid Kurniawan)

Tanggal 4-10 Agustus 2018 sudah di depan mata. Saat-saat itulah partai-partai politik mengumumkan pasangan bakal calon presiden-calon wakil presiden masa bakti 2019-2024. Pemilihannya dijadwalkan berlangsung pada 17 April 2019.

Pada Senin (30/7), Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Jakarta. Pembicaraan kedua letnan jenderal purnawirawan TNI-AD ini berfokus pada apakah parpol yang mereka pimpin itu bersatu atau tidak terkait Pilpres 2019.

Ternyata perundingan mereka cukup mengejutkan. Demokrat dan Gerindra sepakat berkoalisi menghadapi pesta demokrasi tahun mendatang. Lebih mengejutkan lagi pernyataan Yudhoyono, yang menyerahkan keputusan mengenai siapa yang bakal diusung sebagai bakal calon wakil presiden "koalisi" baru ini, kepada Prabowo.

Sebelumnya Prabowo mengatakan, dirinya tetap maju ke pilpres mendatang. Namun dia seolah-olah "menantang", kalau ada bakal calon presiden yang "lebih baik" dari dirinya, dia siap mundur atau digantikan.

Prabowo Bertemu Presiden PKSPresiden PKS Sohibul Iman bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memberikan keterangan pers seusai melakukan pertemuan di DPP PKS, Jakarta, Senin (30/7/2018). Pertemuan tersebut untuk membahas hasil dari penyampaian Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional yang menunjuk Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden 2019 serta Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri dan Ustaz Abdul Somad sebagai Cawapres. (Foto: Ant/Rivan Awal Lingga)

Selama ini, Prabowo telah berkali-kali mengadakan pertemuan dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) termasuk Presiden PKS Sohibul Iman dan menegaskan, PKS adalah teman dekat Gerindra. Prabowo juga sudah melakukan pendekatan dengan Partai Amanat Nasional (PAN) yang dipimpin Zulkifli Hasan yang juga merupakan Ketua MPR.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo beberapa hari sebelumnya mengundang beberapa ketua umum partai politik pendukungnya untuk "sekadar" makan malam di Istana Bogor. Namun ternyata tidak ada keterangan resmi tentang isi perundingan di sana. Tokoh yang hadir antara lain Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta Odang, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PPP Romahurmuzy serta Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Kemudian Jokowi, yang sudah hampir pasti 100 persen maju pada Pilpres 2019, juga mengundang pimpinan tiga partai politik lainnya yakni Perindo, PKPI serta PSI.

Dengan demikian masyarakat sudah bisa melihat gambaran kasar porsi pembagian kelompok partai pendukung Jokwi serta kelompok oposisi.

Sekalipun demikian, yang paling ditunggu-tunggu hampir seluruh rakyat Indonesia adalah siapakah yang akan mereka pilih sebagai bakal calon wakil presiden sebagai pendamping bakal calon presiden 2019-2024?

Selama beberapa bulan terakhir ini sebenarnya rakyat di Tanah Air sudah mulai mendengar tokoh masyarakat yang "layak" menjadi "orang kedua" dalam masa bakti kepresidenan mendatang. Dari kelompok pro Jokowi, sudah mulai "dijual" nama-nama Romy atau Romahurmuzy (PPP), Muhaimin Iskandar (PKB).

Kemudian juga ada nama mantan panglima TNI Jenderal Purnawirawan Moeldoko, yang sekarang menjadi Kepala Staf Kepresidenan sehingga menjadi salah satu pembantu terdekat Jokowi. Kemudian muncul nama Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zainul Majdi, yang lebih populer dengan sapaan Tuan Guru Bajang alias TGB.

Sementara itu, dari "kelompok oposisi" muncul juga banyak nama mulai dari Agus Harimurti Yudhoyono, yang merupakan anak pertama SBY, Salim Segaf Al Jufri --yang dikenal sebagai tokoh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Juga pernah dsebut-- sebut nama Ahmad Heryawan alias Aher, yang merupakan mantan gubernur Jawa Barat, serta Tifatul Sembiring yang pernah menjadi menteri komunikasi dan informatika.

Ternyata muncul begitu banyak nama bakal calon wakil presiden baik dari kelompok penguasa maupun oposisi. Namun yang menjadi pertanyaan mendasarnya adalah apakah nama-nama itu benar-benar bakal dijadikan calon wakil presiden atau ada nama yang sebenarnya "masih disembunyikan" yang baru akan ditampilkan atau dimunculkan pada waktu pendaftaran bakal calon presiden-wakil presiden pada 4-10 Agustus?

Masyarakat tentu ingat pernyatan staf Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin bahwa nantinya akan dimunculkan nama yang "surprise alias mengejutkan" dari kubu Jokowi. Lantaran Ngabalin baru bekerja sekitar empat bulan di KSP, maka tentu bisa diperkirakan dia tidak akan berani ngomong sembarangan sehingga ucapannya patut bisa diduga diketahui atau disampaikan atas perintah "bosnya".

Pertarungan

Melihat suasana persiapan pengumuman pencalonan bakal calon presiden lengkap dengan pendampingnya maka pertanyaannya adalah bagaimana rakyat harus bersikap atau bereaksi? Karena masyarakat Indonesia menjadi pemegang kedaulatan di Tanah Air maka tentu rakyat perlu bahkan harus tahu siapa saja yang bakal menjadi pengendali pemerintah untuk masa bakti Oktober 2019 hingga Oktober 2024.

Mengingat sekarang Joko Widodo menjadi Presiden maka bisa diperkirakan bahwa mantan wali kota Solo dan sekaligus mantan gubernur DKI Jakarta ini mempunyai peluang yang paling besar untuk terpilih kembali sebagai kepala negara. Tapi tentu saja ada beberapa syarat yang harus dipenuhinya, terutama saat menentukan calon wakilnya.

Sekalipun dia didukung oleh beberapa parpol, yang paling utama adalah dia sendiri lah yang harus menentukan siapa yang bakal dipilihnya karena Jokowi-lah yang menjadi pengguna utama seorang wakil presiden.

Selain itu, karena ini adalah sebuah koalisi, maka amat pantas jika ada proses "memberi dan menerima" atau kerennya proses "take and give". Jika ada seorang ketua umum parpol misalnya saja Romy dan Muhaimin batal menjadi calon wakil presiden maka bisa diperkirakan PKB atau PPP menuntut "imbalan atau balas jasa" sebagai kompensasi. Bisa saja mereka "menuntut" jabatan menteri sebanyak mungkin dalam kabinet mendatang, ataukah ketua MPR, DPR, atau apa pun juga.

Sementara itu, di kelompok oposisi, pertanyaan serupa juga bisa. Kalau Prabowo tetap menjadi calon presiden, maka siapa pendampingnya, apakah Agus Harimurti ataukah Salim Segaf.

Demokrat-Gerindra BerkoalisiKetua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono usai pertemuan tertutup di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (30/7/2018). Partai Demokrat resmi berkoalisi dengan Partai Gerindra dalam Pilpres 2019. (Foto: Ant/Sigid Kurniawan)

Bahkan kini tampil juga nama Ustadz Abdul Somad Batubara yang walaupun baru beberapa saat populer di masyarakat sudah dimunculkan sebagai bakal calon tokoh politik.

Dengan melihat bakal calon-calon wakil presiden kedua pihak, maka masyarakat bisa melihat langsung bahwa baik Gerindra-Demokrat maupun Jokowi dengan koalisinya sudah berusaha menampilkan calon-calon terbaiknya.

Partai-partai politik tentu saja boleh mencoba menampilkan tokoh-tokoh mereka untuk maju ke dalam Pilpres 2019, baik demi kepentingan partai itu sendiri maupun rakyat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun pertanyaan yang paling hakiki atau mendasar adalah benarkah semua partai itu sungguh-sungguh memikirkan perbaikan nasib rakyat di Tanah Air ini?

Sekarang saja manusia Indonesia sudah sekitar 262 juta jiwa yang puluhan juta di antaranya masih hidup di bawah garis kemiskinan. Buktinya masih banyak gelandangan di kota-kota Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan dan banyak kota lainnya. Masih banyak orangtua yang tak sanggup menyekolahkan anak-anak tercinta mereka ke lembaga pendidikan yang setinggi mungkin.

Kemudian, masih saja terdengar kabar ada orang yang meninggal dunia karena sakit dan tidak mempunyai biaya untuk berobat ke rumah sakit. Belum lagi jutaan orang masih mengganggur baik yang disebut pengangguran terbuka atau tertutup.

Karena 1001 persoalan pelik masih menyelimuti begitu banyak rakyat di Tanah Air, maka apakah semua pimpinan parpol benar-benar memikirkan bagaimana caranya memperbaiki nasib rakyat? Jangan yang dipikirkan cuma bagaimana menjadi presiden atau wakil presiden, menteri dan berbagai jabatan lainnya yang seringkali digambarkan penuh dengan kenikmatan duniawi.

Menjabat presiden dan wapres bukan cuma menjadi pemimpin pemerintahan selama lima tahun tapi bagaimana bisa memanfaatkannya untuk mengabdi kepada rakyat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Arnaz Firman/ant)

Berita terkait
0
Korban Bencana di Samosir Terima 'Boras Sipirnitondi'
Bencana alam di Kabupaten Samosir mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi warga terutama para petani.