Deputi Rachmat Tegaskan Pentingnya Dekarbonisasi Indonesia Menuju Net Zero

Indonesia, salah satu negara adidaya iklim di dunia, berkomitmen kuat untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan lewat pembangunan.
Deputi Rachmat Tegaskan Pentingnya Dekarbonisasi Indonesia Menuju Net Zero. (Foto: Tagar/Dok Kemenko Marves)

TAGAR.id, Jakarta - Indonesia, salah satu negara adidaya iklim di dunia, berkomitmen kuat untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan lewat pembangunan rendah karbon atau dekarbonisasi dengan target Net Zero Emission, demikian pernyataan Deputi Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin.

Pernyataan beliau disampaikan di sela-sela acara Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Pemetaan Dekarbonisasi Indonesia Menuju Net Zero, Jumat, 10 November 2023.

Acara FGD dilaksanakan dua bulan setelah Kemenko Marves menyelenggarakan Indonesia Sustainability Forum 2023, perhelatan sustainability terbesar di Indonesia yang dihadiri lebih dari 2000 peserta dari 47 negara.


Juga bagaimana kita bisa menggunakan semua tren besar mengenai pengembangan ini untuk membangun perekonomian baru di Indonesia.


“Indonesia mempunyai jumlah penduduk yang besar, Indonesia juga mempunyai sumber daya yang sangat beragam dan sangat kaya seperti komoditas sumber daya mineral, laut, dan sebagainya. Jika kita tidak mengelola perekonomian kita dengan baik, saya pikir kita mungkin akan mengikuti jejak negara-negara berkembang yang memiliki pembangunan karbon sangat tinggi yang hal itu tidak ingin kita lakukan,” ujar Deputi Rachmat.

“Jadi menurut saya, tugas bagi kita di Indonesia adalah bagaimana kita bisa tumbuh dengan baik dengan less carbon intensive. Jadi hari ini kami ingin berdiskusi mengenai ini dan kami mengundang para ahli ini adalah juga sebagai tindak lanjut dari Indonesia Sustainability Forum (ISF) 2023 yang berlangsung pada September lalu dan kami akan terus melakukannya ke depan. Dan kami akan mengadakan beberapa diskusi kecil untuk mempertahankan dan membangun lebih banyak pengetahuan bagi regulator Indonesia hingga sektor swasta,” imbuh Deputi Rachmat yang memimpin acara FGD ini.

Deputi Rachmat juga menegaskan kembali urgensi untuk mengatasi krisis iklim yang mengancam laju pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Acara FGD membahas membahas beberapa topik khusus seperti dekarbonisasi sektor energi, transition partnership, serta pembangunan supply chain di Indonesia untuk energi listrik dan transportasi.

Deputi Rachmat melanjutkan, acara diskusi FGD juga bertujuan untuk mengidentifikasi peluang ekonomi dekarbonisasi di Indonesia.

“Juga bagaimana kita bisa menggunakan semua tren besar mengenai pengembangan ini untuk membangun perekonomian baru di Indonesia. Sehingga menciptakan peluang pasokan bagi kita, dan tentunya bagaimana kita menjaga bumi kita harus memastikannya. Kita mempunyai tanggung jawab besar mengenai ini,” pungkasnya.

FGD juga berisi diskusi panel dekarbonisasi Indonesia dengan membahas mengenai:

  1. Meningkatkan Dekarbonisasi Industri untuk udara yang bersih dan sehat
  2. Menghijaukan rantai pasokan industry
  3. Just Energy Transition Partnership Indonesia
  4. Percepatan adopsi kendaraan energi Baru demi transformasi industry Otomotif Indonesia.

Beberapa narasumber dan moderator yang hadir berasal dari Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BUMN seperti Perusahaan Listrik Negara, KADIN Indonesia, Asosiasi Pengembang Pembangkit Listrik Tenaga Air (APPLTA), Badan PBB untuk Pembangunan-UNDP, perguruan tinggi seperti Institut Teknologi Bandung, pusat kajian seperti CORE, serta Tony Blair Institute for Global Change. []

Berita terkait
Presiden Jokowi Sebut Bakal Reshuffle Kabinet Indonesia Maju Minggu Ini
Presiden Jokowi mengungkapkan kemungkinan reshuffle menteri atau perombakan kabinet Indonesia Maju yang dilakukan minggu ini.
5 Upaya yang Dilakukan Tiap Generasi untuk Memajukan Indonesia
Generasi Indonesia mengemban tugas untuk dapat menghadapi tantangan di masa kini dan mendatang.
Revisi UU IKN Disahkan, Puan: Langkah Strategis Indonesia ke Arah Kemajuan
Ketua DPR RI Puan Maharani menilai disahkannya revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN). Simak ulasannya.