UNTUK INDONESIA
Untuk Indonesia
Denny Siregar: Jokowi Menang, Lapindo Meriang
Kasus Lapindo ini bukti Jokowi menggunakan kekuasaannya sebagai Presiden demi kepentingan rakyat. Tulisan opini Denny Siregar.
Presiden terpilih Joko Widodo dan Wakil Presiden terpilih KH Ma'ruf Amin, bersama Ibu Iriana Joko Widodo dan Ibu Wury Estu Handayani menyapa yang hadir sebelum memberikan pidato pada Visi Indonesia di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat Minggu (14/7/2019). (Foto: Facebook/Presiden Joko Widodo)

Oleh: Denny Siregar*

Tahun 2014, ketika kampanye, Jokowi dengan berapi-api bicara tentang Lapindo.

"Saya sudah melihat lumpur Lapindo. Saya juga sudah mendengar apa maunya rakyat. Dalam kasus ini negara harus hadir membela rakyat," begitu bunyi pidatonya.

Sesudah terpilih menjadi Presiden, Jokowi langsung menggebrak memenuhi janjinya. Dua bulan sesudah dilantik, dia langsung ke Jawa Timur. Dia memaksa Lapindo membayar ganti rugi pada rakyat yang tertimpa bencana lumpur karena kesalahan PT Minarak Lapindo Jaya.

Tapi Lapindo mengaku tidak punya uang lagi. Sisa pembayaran kepada rakyat sebesar lebih dari 700 miliar masih terkatung-katung. Dan rakyat pun harus menanggung penderitaan karena tidak dapat ganti rugi.

Jokowi langsung mengambil keputusan cepat. "Yang pertama, bayarkan dulu ganti rugi pada rakyat sebesar lebih dari 700 miliar rupiah itu," perintahnya. Dari mana uangnya? Dari negara. Baginya, rakyat dulu yang harus diselamatkan.

Dengan begitu, Lapindo berutang kepada pemerintah. Jaminannya, aset Lapindo senilai 3 triliun rupiah. Utang harus dikembalikan dalam waktu 4 tahun dengan bunga 4,8 persen per tahun.

Kasus Lapindo ini menjadi bukti bahwa Jokowi menggunakan kekuasaannya sebagai Presiden demi kepentingan rakyat.

Rakyat pun senang, Lapindo yang senep karena tidak bisa bergerak dikunci Jokowi dalam perjanjian.

Waktu berjalan dan pemilihan Presiden jilid kedua dilaksanakan. Entah bagaimana, Yusuf Martak, salah seorang yang pernah mewakili Lapindo dalam negosiasi dengan warga, menjadi ketua GNPF ulama, gerakan politik berbaju agama untuk memenangkan Prabowo lawan tanding Jokowi.

Tapi Jokowi menang lagi. Dia menjadi Presiden untuk kedua kali. Dan gebrakan berikut saat dia resmi menjadi pemenang adalah menagih utang Lapindo.

Tentu Lapindo kelabakan. Mulai lagi cari-cari alasan. Katanya, dia sudah ada kontrak dengan pemerintah senilai hampir 2 triliun rupiah. "Ya, bayar aja dari sana." Kata mereka. Tapi alasan itu ditolak pemerintah, karena perjanjian kerja sama itu baru berlaku dengan syarat proyek pengeboran Lapindo sudah berproduksi. Sekarang bahkan belum ada kerjaan di sana.

PT Minarak Lapindo sudah sulit mengelak. Bernapas pun susah. Kalau aset Lapindo yang mereka punya disita pemerintah, mereka akan rugi besar. Ah, Jokowi ini kejam gak mau kompromi rupanya..

Sampai sekarang pemerintah sedang mengukur aset-aset Lapindo. Belum ada berita kapan mulai disita. Dan Lapindo pun masih bersikeras akan bisa membayar. Gak tahu duit dari mana, mungkin cari utangan lagi dengan gadaikan aset yang lain.

Kasus Lapindo ini menjadi bukti bahwa Jokowi menggunakan kekuasaannya sebagai Presiden demi kepentingan rakyat. Yang penting masalah rakyat yang terdampak lumpur selesai dulu, mereka bisa jalani hidup dengan tenang. Biar masalah Lapindo itu urusan pemerintah. Di zaman Jokowi jangan main-main dengan janji, dia akan terus kejar sampai dapat.

Mungkin inilah alasan kenapa banyak yang benci Jokowi. Terutama pengusaha yang dulu suka memainkan kebijakan demi kepentingan sendiri. Di zaman Jokowi, nehi!

Kejar terus, Pakde. Saya nonton kisah lanjutnya sambil seruput kopi.

*Penulis buku Tuhan dalam Secangkir Kopi

Baca juga:

Berita terkait
0
Dana Ajak Pengguna Move On dari Top Up di Harbolnas
Dana, dompet digital Indonesia menawarkan kemudahan bertransaksi nontunai digital di momen Hari Belanja Online Nasional 12.12.