Ketika bicara tentang radikalisme, saya selalu teringat peristiwa di Cikeusik Banten, Februari 2011. Waktu itu ada beberapa penganut Ahmadiyah sedang berkumpul di sebuah rumah. Mendadak, mereka didatangi ratusan orang yang berteriak-teriak meminta mereka keluar, sambil memaki, "Kafir dan halal darahnya" berulang kali. Dari dalam rumah kemudian beberapa orang penganut Ahmadiyah diseret keluar, dan tiga orang di antaranya dibunuh di tempat.
Peristiwa itu divideokan dan menyebar di media sosial lengkap dengan kejadian kejam, saat tubuh telanjang dilempari batu besar meski korban kelihatannya sudah meninggal. Dan yang membuat saya miris, ada sedikit sekali polisi di sana yang tidak mampu berbuat apa-apa. Mereka hanya diam, mungkin karena takut dengan banyaknya massa.
Itulah salah satu peristiwa terkeji yang membekas di benak saya dan membuat saya bertekad untuk menyuarakan perang melawan radikalisme berbalut agama di media sosial.
Radikalisme di negeri ini memang tumbuh subur dalam 10 tahun masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Kekerasan demi kekerasan terjadi atas nama agama mulai dari sweeping warung saat bulan puasa sampai ya peristiwa Cikeusik itu. Belum lagi tahun 2013, Hizbut Tahrir Indonesia tiba-tiba bisa menggunakan saluran televisi Republik Indonesia untuk menyiarkan agenda khilafah mereka di stadion GBK.
Kenapa SBY membiarkan radikalisme tumbuh subur pada masanya? Karena pemerintahan SBY menganut sistem politik zero enemy, atau tidak ada musuh. SBY ingin kondisi negara tenang, tidak ingin ada keributan apa pun. Dan memang pada masa SBY tidak ada kejadian besar seperti demo massa 212 di Monas, tapi sebaran radikalisme makin meluas di banyak elemen penting bangsa seperti pendidikan, agama sampai pemerintahan.
Apalagi ketika PKS berada di pemerintahan, makin leluasa lah mereka menyebarkan ideologinya tanpa ada yang menghalangi. Bahkan di beberapa tempat mereka berkongsi, sama-sama saling membutuhkan dan menyayangi terutama dalam hal korupsi. Kalau masalah uang, mendadak tikus dan ular menjadi sangat toleran satu sama lainnya.
Jadi Anda bisa bayangkan, organisasi seperti FPI, HTI, bahkan ormas-ormas radikal lain pelan-pelan tumbuh besar karena mereka juga disuapi dana bantuan sosial atas nama keagamaan. Mereka bukan saja makin besar, tapi makin serakah dan kejam. Dan polisi juga tidak berbuat apa-apa karena, ya itu tadi, perintahnya jangan bikin keributan.
Sampai saat ini saya hanya melihat Ganjar Pranowo sebagai orang dengan visi yang tepat untuk meneruskan legacy dari Jokowi dalam menangani radikalisme di negeri ini.
Ganjar Pranowo dan Jokowi. (Foto: Tagar/mbsnews.id/Instagram @jokowi)Jadi, kalau kita melihat ada peristiwa-peristiwa yang berbau radikalisme di beberapa wilayah, itu hasil tanam padi di masa SBY, yang bukan saja lemah terhadap radikalisme, bahkan menyuapi mereka sampai mereka jadi besar seperti ini.
Dan kita baru melihat dengan jelas bentuk tubuh mereka justru pada masa pemerintahan Jokowi.
Jokowi ketika menjabat tujuannya jelas membangun Indonesia dengan menghapus segala macam praktik mafia di mana-mana. Negara yang dulunya cuma jadi kendaraan para pengusaha pemilik modal, diubah bentuknya menjadi penguasa tunggal. Dan pada sisi inilah banyak pengusaha yang besar karena masa orba dan masa SBY, menjadi sebal.
Mereka kemudian menggunakan tangan ormas-ormas radikal berbaju agama yang dulu disuapi dan saling berbagi untuk menggoyang Jokowi. Ormas-ormas inipun sama sebalnya dengan Jokowi, karena pada masa pemerintahan Jokowi inilah mereka tidak sekaya dan sebebas dulu lagi.
Jokowi lemah terhadap radikalisme? Ow, tunggu dulu teman. Lemah berarti dia tidak berbuat apa-apa dan tunduk di hadapan kelompok radikal. Saya tidak melihatnya begitu, yang saya lihat hanya permainannya tidak seperti yang banyak orang harapkan dengan main pukul atau tangan besi.
Bahkan pada masa Jokowi, dia sudah melakukan banyak hal besar terhadap pemberantasan radikalisme. Mari kita hitung dengan adil, mulai dari pembubaran organisasi HTI, menyingkirkan Rizieq Shihab sang Imam jumbo ke luar negeri, sampai mengangkat Tito Karnavian dari Densus 88 yang sangat menguasai terorisme menjadi Kapolri dan mengganti rektor-rektor di universitas negeri dengan mereka yang disumpah untuk membela NKRI.
Itu bukan hal kecil, justru itu langkah-langkah yang besar dan berani. Kalau kita bandingkan Jokowi dengan SBY dalam penanganan radikalisme, itu seperti membandingkan bulu alis dengan bulu kaki. SBY do nothing, sedangkan Jokowi do everything.
Memang belum sempurna, karena radikalisme ini sudah besar dan berakar akibat pembiaran sejak lama. Jokowi juga melakukan langkah berani dengan memilih Menteri Agama yang dulu sering diberikan ke NU, kali ini dia kasih ke mantan militer dengan harapan penanganan radikalisme berbaju agama harus lebih revolusioner. Tapi, kayaknya gagal dan tidak memenuhi ekspektasi. Sang Menteri bahkan memuji-muji FPI bukannya berhadapan head to head dengan mereka. Enggak tahu kenapa.
Yah, dalam sekian proyek pasti ada yang gagal, enggak semua berhasil sempurna.
Kalau kita bandingkan Jokowi dengan SBY dalam penanganan radikalisme, itu seperti membandingkan bulu alis dengan bulu kaki. SBY do nothing, sedangkan Jokowi do everything.
Tapi niatan Jokowi terlihat sejak awal dia memimpin, hanya caranya tidak main pukul begitu saja. Saya selalu mengibaratkan radikalisme di negeri ini seperti kanker stadium parah. Kita tidak bisa main potong anggota tubuh begitu saja, karena bisa cacat Indonesia. Jokowi melakukan proses kemoterapi bertahap. Memang jadi pelan dan membosankan melihatnya, tetapi cara Jokowi ini harus diakui ada hasilnya.
Salah satu hasil dari cara Jokowi adalah pihak kepolisian sudah mulai berubah, dari yang tadinya cuek bahkan bersahabat dengan ormas-ormas agama itu, sekarang lebih tegas dan keras kepada mereka. Memang juga belum sempurna, karena di beberapa daerah masih banyak kepala polisi yang masih lembek terhadap kelompok itu.
Jokowi juga harus menghadapi kenyataan adanya sistem otonomi daerah di Indonesia, di mana kepala daerah punya kekuasaan untuk mengatur wilayahnya. Dan banyak kepala daerah yang juga berkawan dengan kelompok radikal itu, demi suara setiap pilkada.
Dari sini kita juga harus menilai dengan adil, mana masalah daerah dan mana masalah nasional yang harus ditangani pusat. Jangan misalnya ada kejadian radikalisme di Solo, yang disalahkan ya tetap Jokowi sebagai Presiden. Salahkan dong, wali kotanya yang belum bisa mengatur wilayahnya dengan benar. Itu baru namanya adil sejak dalam pikiran.
Dan mau sebagus apa pun pemimpinnya, masalah radikalisme dengan baju apa pun di Indonesia, tidak akan pernah tuntas. Selalu ada peristiwa-peristiwa kecil di beberapa daerah. Jangankan Indonesia yang baru merdeka 75 tahun, Amerika yang sudah berusia ribuan tahun saja masih saja ada peristiwa rasisme.
Harus kita sadari bersama, melawan radikalisme tidak semudah membalikkan telapak tangan. Meski begitu, kita berharap kanker radikalisme ke depan akan sembuh karena negeri ini sudah sibuk dengan ekonomi yang bagus, pendidikan yang bagus dan kita lebih fokus pada kompetisi global daripada sibuk bertanya, "Agamamu apa?" Kalaupun nanti masih ada sedikit-sedikit penyakit radikalisme, ya anggap saja itu penyakit kadas, kurap dan panu yang mengganggu tapi digosok dengan sabun saja beberapa hari hilang.
Kita tidak bisa berharap Jokowi akan menuntaskan masalah radikalisme ini di 10 tahun masa jabatannya. Harus ada penerusnya, dan itulah yang kelak akan kita pilih. Yang melawan mereka, bukan bersahabat dengan mereka. Yang berani berhadap-hadapan dengan mereka, bukan yang saling membutuhkan ketika ada kepentingan.
Sampai saat ini saya hanya melihat Ganjar Pranowo sebagai orang dengan visi yang tepat untuk meneruskan legacy dari Jokowi dalam menangani radikalisme di negeri ini.
*Penulis buku Tuhan dalam Secangkir Kopi
