Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menegaskan bahwa laporan yang diterbitkan oleh 11 LSM mengenai deforestasi di Provinsi Papua dan Papua Barat terbukti menutupi fakta soal lokasi deforestasi dan perizinannya.
"Pada halaman 14, laporan tersebut menuding bahwa deforestasi tertinggi terjadi pada periode Menteri LHK Siti Nurbaya seluas 298.687 hektare, namun laporan tersebut menutupi fakta mengenai siapa yang memberikan pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sawit sehingga telah terjadi deforestasi pada areal seluas itu," ungkap KLHK melalui keterangan tertulis pada Kamis, 11 Februari 2021.
Menurut KLHK, laporan tersebut menyembunyikan fakta untuk mencapai kesimpulan bahwa seolah-olah deforestasi tertinggi di Tanah Papua berasal dari perizinan di periode kepemimpinan Menteri Siti Nurbaya.
Laporan tersebut menutupi fakta mengenai siapa yang memberikan pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sawit sehingga telah terjadi deforestasi.
Mengenai hal ini, KLHK juga melihat bahwa laporan tersebut dikesankan sebagai laporan yang membahas soal asal usul deforestasi secara legalitas, namun terbukti menutupi fakta mengenai kapan dan siapa yang memberikan perizinan pada areal yang terjadi deforestasi tersebut.
Sekali lagi KLHK menegaskan, pelepasan kawasan hutan, termasuk untuk pembangunan perkebunan sawit, dimulai dari adanya surat rekomendasi pelepasan kawasan hutan yang diterbitkan oleh para bupati/walikota dan kedua gubernur di Provinsi Papua dan Papua Barat.
KLHK juga menyebut bahwa laporan 11 LSM tersebut sangat prematur lantaran masih menutupi fakta soal sebaran areal deforestasi selama 2015-2019 tanpa mengungkapkan pada periode siapa perizinan tersebut diterbitkan.
- Baca juga : MAKI Laporkan Penyidik Kasus Benur ke Dewan Pengawas KPK
- Baca juga : Kepala Desa Bisa Dapat Gelar Sarjana, Begini Caranya
Selanjutnya, KLHK akan menerbitkan laporan sebaran areal deforestasi dalam waktu dekat ini. Laporan KLHK akan berdasarkan pada kapan perizinan itu diterbitkan, terutama di Papua dan Papua Barat.
KLHK menegaskan kembali bahwa hampir semua deforestasi di Papua dan Papua Barat adalah bersumber dari perizinan sebelum pemerintahan Joko Widodo dan Menteri LHK Siti Nurbaya. []
