Pematangsiantar - Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari meminta platform Tokopedia sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) supaya memiliki kewajiban memenuhi standar perlindungan data pribadi untuk bertanggungjawab atas kasus kebocoran data 91 juta penggunanya beberapa waktu lalu.
Abdul Kharis mengatakan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 dalam Bab 5, serta kewajiban Pengguna Pasal 28, persoalan ini menajdi tanggung jawab PSE, yakni Tokopedia.
“Dijelaskan bahwa melindungi data pribadi beserta dokumen yang memuat data pribadi tersebut dari tindakan penyalahgunaan menjadi tanggung jawab PSE dalam hal ini Tokopedia," kata Abdul dalam siaran pers yang diterima Tagar, Senin, 4 Mei 2020.
Menkominfo bersama BSSN bisa membantu Polri agar aktif melakukan penyelidikan dengan berlandaskan UU ITE dan UU Perlindungan Konsumen
Baca juga: PKS Cium Ancaman di Balik Bocornya Data Tokopedia
Anggota DPR fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, meskipun data itu berkaitan dengan nama, email, nomor telepon atau sebagiannya sudah diambil peretas, dalam hal ini Tokopedia tetap harus bertanggungjawab menjaga dan menjamin dengan membuat sistem yang sebaik mungkin agar peretasan tidak menjadi-jadi.
“Meskipun password dan informasi krusial pengguna dikatakan Tokopedia tetap terjaga, saya tetap menyarankan kepada pengguna Tokopedia untuk tetap mengganti password akunnya secara berkala demi keamanan, dan Tokopedia harus memastikan enskripsi data dan keamanannya untuk dibenahi," ujarnya.
Baca juga: Arti Lambang Burung Hantu dan Keranjang Tokopedia
Abdul Kharis juga meminta Menkominfo dan BSSN untuk terus secara serius dan menyeluruh melakukan evaluasi, penyelidikan, mitigasi teknis, dan mengupdate perkembangannya kepada masyarakat dengan terbuka dan transparan.
“Menkominfo bersama BSSN bisa membantu Polri agar aktif melakukan penyelidikan dengan berlandaskan UU ITE dan UU Perlindungan Konsumen, agar semua pihak yang bertanggungjawab ditegakkan hukum atasnya dan memastikan konsumen Indonesia tetap terlindungi data dan keamanannya," ucap Kharis. []
