Cimahi Keberatan Ongkos Angkut Sampah ke Legok Nangka

Ada kenaikan untuk anggaran pengelolaan sampah ini di RAPBD tahun anggaran 2018 nanti melalui OPD yang akan ditunjuk nanti, dan kenaikan ini jelas sangat memberatkan APBD Cimahi.
TPPAS Legok Nangka. (Foto: Ist.)

Bandung, (Tagar 13/11/2017) - Pemerintah Kota Cimahi mengakui tiping fee dari Tempat Pengolahan dan Pemprosesan Akhir Sampah atau TPPAS Legok Nangka membebani APBD Cimahi.

Menurut Walikota Cimahi, Ajay M Priatna, Kota Cimahi, perharinya menghasilkan sampah kurang lebih 150 ton, artinya Pemda Cimahi harus membayar Rp386.000 (tiga ratus delapan puluh enam ribu) jika angka ini final menjadi biaya bagi semua mitra pengelola TPPAS Legok Nangka pertonnya.

“Tinggal dikali 150 ton dikali Rp 386.000 dikali 365 hari, jadi kurang lebih Rp 21.133.500.000 (dua puluh satu miliar seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan Kota Cimahi pertahunnya,” tuturnya kepada Tagar, Bandung, Senin (13/11).

Akibatnya, lanjut Ajay akan ada kenaikan untuk anggaran pengelolaan sampah ini di RAPBD tahun anggaran 2018 nanti melalui OPD yang akan ditunjuk nanti, dan kenaikan ini jelas sangat memberatkan APBD Cimahi karena sebelumnya anggaran untuk sampah sudah membebani APBD Cimahi. Ditambah dengan yang sekarang ini tentu sangat berat bagi Cimahi.

“Tentu akan ada kenaikan 100% dari anggaran sebelumya yaitu di 2017,” terangnya.

Adapun soal kesesuaian nominal tipping fee tersebut tambah Ajay, pasti keberatan karena seharusnya ada perhitungan bunga, yang seharusnya itu single digit bukan double digit seperti ini.

“Suka tidak suka, biarpun berat harus bagaimana lagi karena nominal tersebut sudah disepakati bersama dan sudah ditandatangani, atau sudah pasif angkanya,” jelasnya.

Soal usulan atau keberatan ini ujar Ajay, sepertinya sudah tidak bisa lagi karena sudah disepakati oleh masing-masing kepala daerah sebelumnya. Sama halnya dengan perhitungan, seharusnya single digit ini hasilnya justru dua digit dan ini sudah keputusan pasif.

“Usulan karena kan sudah menjadi kesepakatan bersama kepala daerah termasuk investor juga. Ya, sebenarnya kalau misalkan meminjam di BJB itu bisa single digit karena besaran pinjaman lebih dari Rp 1 triliun,” ujarnya. (fit)

Berita terkait
0
Mensos Kobarkan Semangat Wirausaha Ribuan Ibu-ibu KPM PKH
Menteri Sosial Tri Rismaharini membakar semangat para penerima manfaat yang hadir di Pendopo Kabupaten Malang, Sabtu, 25 Juni 2022.