China Tidak Terima Evaluasi PBB Soal Xinjiang

Pemerintah China menyatakan tidak akan menerima evaluasi mendatang PBB mengenai situasi HAM di wilayah Xinjiang
Para pekerja terlihat di lini produksi di sebuah pabrik tekstil kapas di Korla, Daerah Otonomi Uighur Xinjiang, China, 1 April 2021 (Foto: voaindonesia.com - cnsphoto via REUTERS)

Jakarta – Pemerintah China, 13 Desember 2021, menyatakan tidak akan menerima evaluasi mendatang PBB mengenai situasi HAM di wilayah Xinjiang dan menyatakan langkah semacam itu oleh PBB akan merusak reputasinya.

Menanggapi pertanyaan mengenai laporan tersebut, Xu Guixiang, juru bicara pemerintah Xinjiang, mengatakan, citra “lembaga-lembaga terkait” akan rusak jika mereka bersikeras “memalsukan” laporan itu.

Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk HAM (OHCHR) sedang menyelesaikan evaluasinya mengenai situasi di Xinjiang dan berharap dapat mengumumkannya dalam waktu dekat.

Pemerintah China dituduh oleh beberapa komunitas internasional melakukan pelanggaran HAM terhadap warga Uighur, kelompok etnis yang sebagian besarnya adalah warga Muslim di wilayah Xinjiang.

Warga etnis minoritas UighurWarga etnis minoritas Uighur menjalani pelatihan kerja di kamp "reedukasi" di Hotan, Xinjiang (Foto: Dok/voaindonesia.com/AP)

Pekan lalu, Mahkamah Uighur, sebuah badan independen dan tidak resmi di London, menyimpulkan bahwa China melakukan genosida di Xinjiang.

Beijing telah lama membantah tuduhan semacam itu dan menyatakan Barat telah membuat-buat kebohongan dalam upaya mencemarkan negara itu dan menahan pembangunannya.

Ketika ditanya mengenai kemungkinan kunjungan independen para pejabat PBB ke Xinjiang, Xu mengatakan Xinjiang adalah daerah terbuka dan menyambut baik siapapun, tetapi “investigasi yang didasarkan pada praduga bersalah” tidak akan dibiarkan (uh/ka)/Associated Press/voaindonesia.com. []

Rekaman Kamp Uighur di Xinjiang Tayang di YouTube

China Kendalikan Populasi Etnis Minoritas Uighur di Xinjiang

PBB Minta Izin China Selidiki Situasi Uighur di Xinjiang

Amerika Perkeras Peringatan Soal Risiko Bisnis di Xinjiang

Berita terkait
UU Larangan Impor Produk Xinjiang Disahkan Parlemen Amerika
Parlemen AS mengesahkan undang-undang (UU) larangan impor produk dari wilayah Xinjiang, China