Beijing – Pemerintah China, 8 Desember 2020, mengecam Amerika Serikat (AS) atas sanksi-sanksi baru yang diberlakukan terhadap sejumlah pejabat China dan penjualan lebih banyak peralatan militer ke Taiwan.
Tindakan AS tersebut adalah bagian dari apa yang dipandang para kritikus sebagai upaya pemerintahan Trump untuk menerapkan taktik tekanan tinggi terhadap Beijing yang dapat mempersulit usaha presiden terpilih Joe Biden untuk menjalin hubungan yang stabil dengan China.
Kantor Kabinet China untuk urusan Hong Kong mengungkapkan kemarahan dan kecaman keras terhadap sanksi-sanksi yang dijatuhkan terhadap 14 anggota komite tetap legislatif China, yang mengesahkan Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong sebelumnya tahun ini.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying. (Foto: Dok/voaindonesia.com/AP).
Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying menuntut AS membatalkan penjualan senjata terbaru ke Taiwan dan mengatakan China akan mengambil “tanggapan yang tepat dan perlu”. Hua juga mengutuk sanksi-sanksi baru tersebut, dengan mengatakan China akan “mengambil tindakan balasan yang tegas dan kuat dan dengan tegas membela kedaulatan, keamanan dan kepentingan pembangunannya”.
“Pemerintah dan rakyat China telah mengungkapkan kemarahan besar mereka, dan mengutuk keras perilaku AS yang arogan, tidak masuk akal, dan gila,'' kata Hua pada konferensi pers harian.
Departemen Luar Negeri AS, 8 Desember 2020, mengatakan para pejabat yang terkena sanksi akan dilarang bepergian ke AS atau mengakses sistem keuangan AS karena melakukan penindasan terhadap hak-hak sipil di Hong Kong.
Departemen itu juga mengumumkan persetujuan penjualan peralatan komunikasi militer canggih senilai 280 juta dolar ke Taiwan.
Pemerintahan Presiden Donald Trump telah membuat marah Beijing karena melangsungkan 11 penjualan senjata secara terpisah ke Taiwan. Pemerintahan Trump juga dikecam karena menjalin hubungan militer dan politik yang lebih dekat dengan pulau yang memerintah sendiri yang diklaim Beijing sebagai wilayahnya sendiri, dan dapat dianeksasi secara paksa jika perlu.
China telah meningkatkan penerbangan militer di dekat pulau itu dan berjanji untuk menghukum perusahaan-perusahaan AS yang terlibat dalam kesepakatan penjualan senjata sebagai tanggapan terhadap tindakan pemerintah AS.
Presiden Taiwan Tsai Ing-Wen. (Foto: Instagram/Tsai Ing-Wen)
Pemerintah Taiwan menyambut baik pengumuman AS itu, dan mengatakan bahwa tindakan AS itu menunjukkan komitmen Washington untuk membantu memperkuat pertahanan pulau itu.
“Taiwan telah menerima ancaman militer seperti itu setiap hari,'' kata Presiden Tsai Ing-wen kepada wartawan, Selasa. “Hanya melalui keterlibatan dan kerjasama kita dapat mengatasi ancaman dan tantangan yang melanda kawasan kita dan dunia.”
AS sebelumnya menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah pejabat China dan Hong Kong atas pengesahan Undang-Undang Keamanan Nasional, yang dipandang mencabut kebebasan sipil di wilayah tersebut, dan atas pelanggaran terhadap kelompok minoritas Muslim di wilayah barat laut Xinjiang (ab/uh)/voaindonesia.com. []
