Cegah Radikalisme, Wagub Jabar Bikin Program Kiai Masuk SMA

Respons setelah Kemenag menemukan bukti guru menyebar paham radikalisme kepada anak didik.
Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum saat diwawancarai awak media terkait program AMS yang digagasnya untuk menangkal radikalisme dan membentuk akhlakul karimah para peserta didik di Jabar. (Foto: Tagar News/Fitri Rachmawati)

Jakarta, (Tagar 23/11/2018) - Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menggodok program Ajengan (kiai) Masuk Sekolah (AMS) untuk mencegah radikalisme masuk ke sekolah di Jabar. Rencananya akan dimulai pada tahun ajaran baru 2019 di setingkat Sekolah Menengah Atas.

Menurut Uu, program AMS ini sesuai dengan nawacita Presiden Joko Widodo dan visi misi Gubernur Jabar, Ridwan Kamil.

"Pendidikan yang tujuannya bukan hanya untuk mencerdaskan tetapi untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan yang sudah ada di pendidikan karakter, nawacita dan revolusi mental Pak Joko Widodo," ujar Uu di Kadis Pendidikan Jabar, Bandung,  beberapa waktu lalu.

Melalui program AMS ini, Uu berharap pencegahan radikalisme bisa lebih efektif karena dimulai pada usia sekolah menengah yang  dinilai sangat rawan terpapar paham tersebut. Mekanisme AMS saat ini masih dibahas agar tidak mengganggu jam belajar mengajar.

"Tetapi, program ini tidak akan sampai mengurangi jam belajar pelajaran umum karena memang tidak boleh menurut aturan yang berlaku," jelasnya.

Uu mengerti, persoalan keagamaan berada dalam ranah Kementerian Agama (Kemenag), tetapi terkait pendidikan tepis radikalisme sudah sepatutnya pemimpin suatu daerah turun tangan. Melalui sejumlah kiai di Jabar, program AMS ini akan dijalankan.

"Kita tahu masalah keagamaan itu urusan individu dan wewenangnya Kemenag, tetapi selaku pemimpin memiliki tanggung jawab dalam pembangunan manusia secara utuh, dan karena kita bukan ulama. Maka, kita libatkan para kiai untuk melaksanakan program AMS ini," terangnya.

Kebijakan baru dipastikan akan melahirkan pro dan kontra. Sebab itu, Uu meminta masyarakat Jabar terlibat dengan memberikan masukan atas poin-poin program AMS yang dinilai tidak sesuai. Nantinya, lanjut Uu, Pemprov Jabar akan mengevaluasi agar AMS bisa diterima seluruh masyarakat Jabar.

"Karena dimulai pada tahun ajaran baru pada 2019, jadi waktunya masih lama dalam menyusunan konsep secara detail. Sehingga apabila warga yang menolak atau meminta perubahan dari AMS ini bisa kita kejar, tetapi kita sangat berharap semua warja Jabar pro semua," urainya.

Dibuatnya AMS di Jabar bercermin dari program serupa di Kabupaten Tasikmalaya yang terbukti ampuh menangkal paham radikalisme di wilayah tersebut.

Pemrov Jabar pilah-pilah kiai masuk SMA

Kepala Disdik Jabar, Ahmad Hadadi, menyambut baik rencana program AMS. Dia memastikan program AMS ini akan selektif dalam beragam aspek. Misalnya, kiai yang dilibatkan program AMS ini terbebas paham radikalisme atau paham-paham intoleran. MUI dan Kemenag akan bertanggung jawab menyeleksi para kiai tersebut.

"Ajengan (kiai) yang Kami ambil tentu  yang bisa diterima oleh semua pihak, tentu dalam hal ini kami akan bekerjasama dengan Kemenag dan MUI serta tokoh-tokoh yang representatif. Sehingga, dipastikan tidak ada guru dan ajengan yang mempunyai paham radikal karena bahaya dan bisa menularkan ke peserta didik, makanya jangan sampai ada," tegasnya.

Diketahui sebelumnya, Kakanwil Kemenag Jabar menemukan dugaan guru menyebarkan paham radikalisme kepada anak didik. Langkah-langkah pun dilakukan untuk mencegah agar perilaku itu tidak terlulang dengan mencetuskan program AMS tersebut.

"Artinya, ini (guru) harus open mind. Diberikan wawasan atau upgrade ilmu agama agar tidak terpapar paham ini," pungkasnya.

Berita terkait