Jakarta, (Tagar 30/12/2017) – World Economic Forum mencatat daya saing infrastruktur transportasi Indonesia terdongrak 10 peringkat pada 2017 sejak 2015, yaitu dari 62 ke 52 dengan nilai akhir 4,5.
Pencapaian itu dinilai tidak lepas dari program-program yang sudah dikerjakan oleh kementerian atau lembaga teknis, salah satunya Kementerian Perhubungan.
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menuturkan, pembangunan berbagai sarana dan prasarana infrastruktur transportasi seperti terminal bus, pelabuhan laut dan penyeberangan, bandara, hingga fasilitas perkeretaapian dengan tujuan untuk memastikan konektivitas nasional baik orang maupun barang berjalan dengan efektif.
"Ini dilakukan Kementerian Perhubungan untuk memastikan konektivitas orang dan logistik nasional berjalan efektif," ucapnya.
Sepanjang 2017, masing-masing sektor baik perhubungan darat, laut, udara serta perkeretaapian mencatat sejumlah pencapaian, di antaranya membangun jalur kereta api sepanjang 388,3 kilometer, merehabilitasi terminal bus di 30 lokasi, pembangunan pelabuhan laut di 104 lokasi dan pembangunan tujuh bandara baru.
Kemenhub juga mencatat pada sektor transportasi laut muatan logistik dalam negeri, per Oktober 2017 mencapai 18,3 miliar ton dan muatan luar negeri 2017 mencapai 593 juta ton.
Untuk penumpang pada sektor transportasi laut per bulan November 2017, PT Pelni telah mengangkut sebanyak 3,16 juta orang dan kapal perintis mengangkut sebanyak 475.543 orang.
Pada moda angkutan penyeberangan hingga Oktober 2017 tercatat sebanyak 59,9 juta orang menggunakan moda angkutan penyeberangan dengan 8,03 juta kendaraan roda dua dan 3,9 juta kendaraan roda empat.
Pada sektor perkeretaapian selama 2017 tercatat sebanyak 33,23 juta orang menggunakan moda angkutan kereta api.
Untuk pengguna kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek hingga September 2017 telah mengangkut sebanyak 228,7 juta orang.
Adapun, angkutan logistik sendiri Kementerian Perhubungan mencatat sebanyak 23,4 ton logistik telah diangkut dengan kereta api.
Untuk moda transportasi udara, Kementerian Perhubungan hingga Desember 2017 memproyeksikan jumlah penumpang domestik angkutan udara mencapai 96 juta orang dan 12 juta orang penumpang internasional.
Belum Optimal
Namun, Budi mengakui dari program pembangunan "bus rapid transit" atau BRT belum optimal untuk itu pihaknya akan segera mengambil langkah optimalisasi.
"Kalau bandara tercapai, pelabuhan tercapai, bus akan kita optimalisasi dengan cara mengubah ukuran bus karena kebutuhan BRT kita konsentrasikan di kota-kota tertentu dan di sekolah, jadi target bus akan tercapai," ungkapnya.
Demikian pula pembangunan jalur kereta api yang belum maksimal sebab kondisi salah satu industri tambang yang mengalami kemunduran.
Akan tetapi, ia memastikan, sudah ada investor yang tertarik untuk membangun jalur kereta api di Indonesia.
"Selama ini kita rencanakan kereta api dengan jalur yang panjang itu ada di Kalimantan, Kalimantan Tengah ke Selatan, Kalimantan Tengah ke Timur, Sumatera Selatan dan itu memang dipakai untuk kereta logistik batu bara dan selama ini direncanakan sebagai proyek KPBU dan sekarang ini kondisi bisnis batu baranya belum begitu baik jadi mereka belum mau mulai," paparnya.
Terkait hal itu, Budi memastikan, sejumlah investor telah mendapatkan izin dan negara yang berminat berinvestasi pada proyek ini di antaranya dari Rusia dan China.
Adapun, untuk progres penyerapan anggaran Kemenhub 2017 baru mencapai 88 persen, sementara target hingga akhir 2017 adalah 93 persen.
Sekretaris Jenderal Kemenhub Sugihardjo menyebutkan, sejumlah langkah untuk memaksimalkan penyerapan anggaran di 2018, di antaranya penyelesaian kegiatan prioritas yang berstatus konstruksi dalam pengerjaan (KDP), penyelesaian kontrak tahun jamak, pemberian jaminan dan peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi, peningkatan kapasitas sarana dan prasarana, serta peningkatan kualitas pelayanan transportasi.
Dia menyebutkan, pada 2018 Kemenhub mendapatkan alokasi anggaran Rp 48,203 triliun. Rinciannya yaitu untuk peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi, Rp 8,5 triliun (17,73 persen), peningkatan kapasitas Rp 5,4 triliun (11,17 persen), peningkatan kualitas pelayanan Rp 23,06 triliun (47,84 persen), dan tata kelola dan regulasi Rp 11,21 miliar (23,26 persen).
Tujuh "Quick Wins"
Agar program 2018 tercapai sesuai target, Menhub Budi menginstruksikan seluruh jajaran pejabat eselon I untuk segera menyelesaikan tujuh program prioritas (Quick Wins) pada masing-masing direktorat yang hanya diberi waktu dua bulan untuk diselesaikan.
Ketujuh program prioritas (quick wins) Kemenhub 2018 yakni untuk Ditjen Perhubungan Darat agar dengan segera merealisasikan pengoperasian jembatan timbang dengan skema kerja sama dengan pihak swasta.
Untuk Ditjen Perhubungan Laut agar segera mendorong implementasi layanan modern (Smart Port) dengan semua layanan berbasis daring di Pelabuhan Tanjung Priok.
"Pelabuhan Tanjung Priok harus dijadikan sebagai satu model pelabuhan yang berintegritas, bebas dari korupsi, bebas pungli serta mudah dan murah. Selain melakukan peningkatan dukungan sarana dan prasarana, harus ada inovasi layanan untuk meningkatkan produktivitas dan menurunkan biaya di pelabuhan tersebut," tuturnya.
Sedangkan untuk Ditjen Perhubungan Udara agar dapat segera melaksanakan kerja ama pemanfaatan (KSP) untuk Bandar Udara Tjilik Riwut di Palangka Raya.
"Setiap yang menghambat realisasi KSP ini agar bisa diselesaikan mengingat tujuan utama kebijakan ini adalah untuk kemajuan bangsa dan negara," ujarnya.
Lebih lanjut Ditjen Perkeretaapian agar mempersiapkan pengelolaan LRT Sumatera Selatan dengan sebaik-baiknya supaya rencana pengelolaan ini juga mempertimbangkan aspek jangka panjang, termasuk mempertahankan supaya tidak ada penurunan load factor setelah pelaksanaan Asian Games 2018.
Sementara itu untuk Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) agar dapat mempersiapkan implementasi hunian berbasis transportasi (TOD) Dukuh Atas yang didukung oleh pelayanan yang profesional dan mampu memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Badan Pengembangan SDM Perhubungan agar menyiapkan kegiatan sekolah jarak jauh bagi masyarakat.
Menurut Budi, dengan menghilangkan batasan temu muka tersebut, maka jarak geografis tidak lagi menjadi kendala dan kemanfaatan lembaga pendidikan kita akan memiliki jangkauan yang lebih luas.
Serta untuk Badan Litbang Perhubungan agar dapat bertemu dengan para pelaku ‘start up’ dari kalangan mahasiswa dan mengeksplorasi potensi untuk memanfaatkan inovasi dari kalangan tersebut untuk perbaikan kinerja Kementerian Perhubungan di masa mendatang.
"Saya minta para Pejabat Eselon I terkait agar dapat mengupayakan arahan dimaksud dapat direalisasikan dalam kurun waktu dua bulan pertama di tahun 2018," tegas Menhub.
Menhub menambahkan, program prioritas ini harus dapat segera dilaksanakan agar menjadi contoh atau "blueprint" bagi pelaksanaan kegiatan sejenisnya di kemudian hari.
"Oleh karenanya apa yang telah ditugaskan sekiranya dapat didukung dan menjadi inisiatif yang baik bagi kita. Untuk menciptakan iklim yang kondusif bersahabat dan meningkatkan gairah kerja," imbuhnya.
Pengamat Trasnportasi Universitas Katholik Soegijapranata Semarang Djoko Setijowarno mengakui, salah satu program yang belum berhasil diwujudkan oleh Kemenhub, yakni di Sektor Perhubungan Darat, terutama pengembangan "bus rapid transit" (BRT) di 34 kota besar seluruh Indonesia.
"BRT untuk 34 kota yang belum tersentuh, hanya pembagian bus, tapi tidak dioperasikan di daerah," ujarnya.
Padahal, Djoko menjelaskan, program tersebut tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2015-2019, selain pembangunan MRT/LRT, kereta perkotaan dan penyediaan dana subsidi yang terarah untuk penyelenggaraan angkutan umum massal perkotaan.
"Pembenahan transportasi umum berdampak sangat besar, akan mempengaruhi peradaban rakyat Indonesia, seperti halnya penataan KRL Jabodetabek yang sudah terbukti," ujarnya. (Juwita Trisna Rahayu/ant/yps)
