Jakarta - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengatakan sinergitas pendekatan ekonomi dan keamanan merupakan cara dalam menuntaskan persoalan di Papua dan Papua Barat.
"Saya meyakini pendekatan ekonomi dan keamanan bisa menjadi lokomotif meredam kericuhan yang terjadi di bumi Papua," kata Said Abdullah di Jakarta, Jumat, 23 Agustus 2019, seperti diberitakan Antara.
Ada dua model pendekatan prioritas yang harus dilakukan, yakni dari aspek ekonomi dan keamanan.
Menurut Said, pendekatan komprehensif sangat dibutuhkan guna selesaikan persoalan di Papua dan Papua Barat.
Dia mengungkapkan penuntasan permasalahan di tanah Papua harus ditempuh, agar agenda pembangunan yang sudah dirancang pemerintah berjalan normal. "Ada dua model pendekatan prioritas yang harus dilakukan, yakni dari aspek ekonomi dan keamanan. Kedua aspek ini seperti dua sisi mata uang yang saling bergantungan," ujarnya.
Said berpendapat bahwa sektor ekonomi tidak akan berjalan tanpa jaminan keamanan. Artinya, pembangunan ekonomi membutuhkan stabilitas keamanan.
Begitu juga dengan kekuatan pertahanan membutuhkan kemampuan ekonomi yang mendukung melalui alokasi anggaran. Namun, pendekatan keamanan ini mengedepankan pola soft power yang lebih persuasif, seperti negosiasi dan dialog.
"Hal ini harus di pasang sebagai ujung tombak untuk menyelesaikan konflik. Karena pendekatan hard power terbukti tidak efektif terhadap konflik di bumi Papua," tuturnya.
Kata dia, penanganan kericuhan Papua dan Papua Barat tidak boleh sporadis. Tetapi, perlu ada terapi khusus, seperti membangun dialog dan rekonsiliasi yang melibatkan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan tokoh adat Papua untuk memetakan jalan penuntasan konflik di Papua.
Ketua DPP PDIP Bidang Perekonomian ini menuturkan stabilitas keamanan berpengaruh sangat besar pada kehidupan masyarakat. Bukan hanya mempengaruhi aspek sosial saja, tetapi juga dalam bidang ekonomi.
"Jika daerah itu tidak aman, bisa berimbas pada perkembangan ekonomi di daerah tersebut. Situasi ini akan memengaruhi minat para investor dalam berinvestasi yang muaranya menganggu ekonomi nasional," ujarnya.
Dia menyatakan pemerintah harus merumuskan platform penyelesaian persoalan di Papua dan Papua Barat bersifat jangka panjang, karena wilayah itu menjadi barometer paling kritis atas adanya ancaman disintegrasi bangsa.
"Pemerintah pusat harus memberikan porsi khusus secara nasional dalam kegiatan pembangunan Papua sehingga bisa memperkecil gap ekonomi rakyat di sana," katanya.[]
