UNTUK INDONESIA
Buwas Minta Awasi Penimbunan Beras di Distributor
Buwas minta awasi penimbunan beras di distributor. "Kita awasi dan pantau bersama, supaya harga beras stabil," kata Budi Waseso.
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso. (Foto: Ant/Dhemas Reviyanto)

Jakarta, (Tagar 5/6/2018) - Menjelang Hari Raya Lebaran dalam mencegah adanya kenakalan dari distributor ataupun kartel beras, Direktur Utama Bulog Budi Waseso (Buwas) menegaskan seluruh instansi terkait untuk mengawasi dan memantau pengusaha-pengusaha beras di tingkat wilayah atau daerah.

Menurut Buwas, pengawasan dan pemantauan perlu dilakukan guna untuk menghindari adanya penimbunan dan penyimpanan persedian beras.

"Kita awasi dan pantau bersama, supaya harga beras stabil," kata Buwas di Mabes Polri saat konfrensi pers, Selasa (5/6).

Pengawasan tersebut dilakukan juga untuk mencegah permainan harga dari pengusaha-pengusaha beras yang mencari keuntungan yang besar.

"Pengawasan ini khususnya tidak ada permainan dari pengusaha beras untuk mencari keuntungan yang besar. Untuk itu kita berharap kerja sama seluruh elemen baik Kepala Dinas wilayah, TNI, Polri dan komandan di masyarakat ikut aktif mengawasi," ucapnya.

Dalam menjelang Idul Fitri ini, hal yang perlu diwaspadai dalam bidang pangan ini khususnya beras adalah upaya-upaya penimbunan yang dilakukan oleh pihak-pihak pengusaha atau kartel beras.

"Yang kita waspadai adalah permainan upaya-upaya penimbunan (beras). Permasalahan sekarang ini ada di gudang swasta yang sudah membeli dan menyimpan sehingga harga kadang-kadang meningkat untuk mendapatkan keuntungan berlebihan.

Dengan langkah pengawasan dan pemantauan tersebut, lanjut dia menambahkan pihaknya juga akan melindungi para petani dan produsen beras supaya harga beras stabil.

"Kita juga melindungi para petani dan produsen. Tapi kita jaga di tingkat konsumen tentunya dengan kualitas baik, tidak ada beras dengan kualitas beras rendah," ujarnya. (ron)

Berita terkait
0
Bahasa Jawa Jadi Materi Seleksi CPNS di Yogyakarta
Aksara dan bahasa Jawa jadi materi seleksi CPNS di Yogyakarta, termasuk saat ujian naik jabatan. Namun aturan tersebut belum diterapkan tahun ini.