Jakarta - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPR RI) Sultan B Najamudin mendorong pemerintah daerah untuk aktif mencari solusi jangka panjang dalam merespons fenomena kelangkaan minyak goreng saat ini dengan membangun pabrik pengolahan kelapa sawit dan kelapa menjadi produk minyak goreng.
Hal ini disampaikan menyusul mantan wakil Gubernur Bengkulu itu menyusul terjadinya aksi saling dorong yang berujung kericuhan warga yang tengah antri mendapatkan minyak goreng murah di Kota Bengkulu.
"Kita ingin daerah mampu menjadi katalisator ekonomi nasional khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pangan daerah. Karena daerah merupakan basis pembagunan pertanian yang sejak awal telah dilengkapi dengan berbagai infrastuktur pendukung utama," ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Senin, 7 Maret 2022.
Hegemoni pasar bebas yang tidak lagi sanggup dikontrol oleh negara ini harus dilawan dengan kemandirian daerah dengan basis produksi pangan khususnya produksi CPO dan Minyak goreng.
Kemandirian pangan daerah, kata Sultan, merupakan indikator yang paling menentukan bagi ketahanan pangan nasional. Saat ini beberapa bahan pangan telah mengalami inflasi dan kelangkaan di pasaran. Krisis pangan secara umum bahkan sudah di depan mata.
"Apa yang terjadi di Bengkulu harus menjadi alarm bagi daerah, bahwa ketergantungan terhadap suplay chain bahan pangan yang diatur oleh kementerian dan lembaga adalah tidak bisa diandalkan sepenuhnya. Saat ini, berharap kepada pemerintah dalam urusan pangan adalah jebakan bagi pemerintah daerah," kritik mantan ketua HIPMI bengkulu itu.
- Baca Juga: Ketua DPD RI Sesalkan Pencurian Benda-Benda Bersejarah
- Baca Juga: PPDI Jatim Siap Sinergi dengan DPD RI Perjuangkan Kesejahteraan Perangkat Desa
Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan inisiatif pemerintah daerah penghasil sawit dan kelapa untuk mulai merencanakan pembangunan industri pengolahan CPO dan produk turunannya dengan skala yang terukur. Peluang bisnis pengolahan ini sangat besar khususnya bagi daerah-daerah di kawasan Sumatera dan Kalimantan.
"Sehingga kita tidak perlu lagi merasa heran dengan kelangkaan produk minyak goreng yang terjadi saat ini. Hegemoni pasar bebas yang tidak lagi sanggup dikontrol oleh negara ini harus dilawan dengan kemandirian daerah dengan basis produksi pangan khususnya produksi CPO dan Minyak goreng," tutup Sultan.
Diketahui, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Bengkulu menggelar operasi pasar minyak goreng di dua lokasi yaitu di Jalan Belimbing Pasar Panorama dan di Jalan Gandaria Pasar Panorama, Kota Bengkulu, yang menyebabkan ribuan masyarakat mengantre dan berakhir ricuh.
- Baca Juga: Komite I DPD RI Minta Masukan Pakar Otda Terkait Pilkada Serentak 2024
- Baca Juga: IPEMI Jatim Sinergikan Program Kerja dengan Ketua DPD RI
Di tengah pembagian minyak goreng terjadi aksi saling dorong antara masyarakat sehingga menyebabkan kericuhan. Namun, akhirnya pada pukul 10.12 WIB mobil pembawa minyak goreng murah pergi meninggalkan lokasi sebab kondisi masyarakat yang tidak kondusif. []
