BPN: KPU Tolong Ingatkan Paslon Tak Perlu Bawa Contekan dalam Debat

Debat capres-cawapres nanti kedua pasangan calon dapat memaparkan visi dan misi.
Kisi-Kisi Pertanyaan Sebelum Debat Capres. (Foto: Tagar/Ronauli Margareth)

Jakarta, (Tagar 8/1/2019) - Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN)  Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade minta kepada Komisi Pemilihan Umum membuat kebijakan terhadap paslon capres dan cawapres tidak bawa contekan dan alat peraga saat debat berlangsung.

"Kita mengusulkan agar seluruh kandidat tidak perlu bawa contekan, Pad, atau kertas saat debat berlangsung. Kenapa harus bawa contekan kan sudah ada kisi-kisi. Paslon  berikan isi kepalanya untuk dipaparkan. KPU ingatkan paslon tidak perlu bawa contekan, benar-benar tidak ada peraga di dalam debat capres-cawapres nanti," kata Andre Rosiade kepada Tagar News di Gedung Bawaslu RI Jakarta Pusat, Selasa (8/1).

Andre berharap, dalam debat capres-cawapres nanti kedua pasangan calon dapat memaparkan visi dan misi. Sehingga, tak perlu harus membawa contekan atau alat peraga.

"Yang harusnya mau dibawa cukup visi misinya saja karena visi dan misi itu tebal ya, baik pak Jokowi maupun pak Prabowo tebal. Saya rasa cukup dong visi misi nya tinggal mengembangkan sesuai dengan pertanyaan panelis atau pendalaman aja," kata Andre.

Sebelumnya, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono U. Tanthowi mengatakan KPU bersama kedua tim kampanye Pasangan Capres-Cawapres telah bersepakat untuk memberikan kisi-kisi soal kepada paslon seminggu sebelum debat kandidat berlangsung.

"Kesepakatan antara KPU dengan kedua Timses Pasangan Capres-Cawapres untuk memberikan kisi-kisi soal kepada paslon seminggu sebelum debat kandidat. Ini adalah untuk mengembalikan debat ke khittahnya, yakni sebagai salah satu metode kampanye yang diatur oleh UU," ujarnya.

Dengan memberikan (kisi-kisi) soal sebelummya, maka gagasan yang disampaikan oleh paslon bisa lebih diuraikan dengan jelas dan utuh. 

"Apa visinya jika terpilih, apa misinya untuk membangun bangsa, dan apa programnya untuk mengatasi berbagai masalah rakyat. Sehingga publik bisa memberikan penilaian bukan berdasarkan informasi yang sepotong-potong," pungkasnya. []

Berita terkait