Yogyakarta - Perayaan hari lahir (Harlah) Nadhlatul Ulama (NU) ke-94 rencananya dipusatkan di Kagungan Ndalem Masjid Gedhe Keraton Yogyakarta pada Kamis 5 Maret 2020. Acara akan menghadirkan KH. Ahmad Muwafiq atau Gus Muwafiq sebagai pembicara.
Namun, beredar penolakan dari organisasi sayap Muhammadiyah mengenai perayaan acara yang digelar di Masjid Gedhe Yogyakarta tersebut. Berbagai spanduk penolakan dibentangkan di sejumlah sudut sekitar Kauman, tempat masjid berada. Pesan berantai melalui WhatsApp juga beredar, termasuk sikap Pemuda Muhammadiyah Kota Yogyakarta.
Pengurus Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Kota Yogyakarta menerbitkan imbauan tentang pemindahan tempat peringatan hari lahir (harlah) Nadhlatul Ulama (NU) ke-94. PDPM Kota Yogyakarta mengimbau agar pelaksanaan harlah tidak dilaksanakan di wilayah Kauman.
Dalam imbauan yang ditandatangani oleh Ketua PDPM Kota Yogyakarta, Sholahuddin Zuhri tersebut, juga tercantum tujuh poin pernyataan sikap PDPM Kota Yogyakarta, terkait peringatan harlah NU ke-94.
Berikut tujuh poin pernyataan sikap PDPM Kota Yogyakarta, pertama, berkaitan dengan kontroversi yang dilakukan oleh Gus Muwafiq sebagai pembicara dalam Pengajian Akbar Harlah Nadhlatul Ulama' ke-94 beberapa waktu lalu menjadi polemik perihal penistaan agama.
Kedua, merespon penolakan warga yang telah terjadi di wilayah Kauman dan sekitarnya, supaya terjaganya kondusivitas dan kerukunan masyarakat (Kauman, Muhammadiyah dan masyarakat pada umumnya).
"Dalam rangka menjaga marwah Nadhlatul Ulama, agar semestinya perayaan harlahnya berjalan dengan kondusif, maka selayaknya diselenggarakan di tempat yang tidak menimbulkan kontroversi," demikian tertulis dalam poin ketiga pernyataan sikap tersebut.
Pada poin keempat, disebutkan, menjaga ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah Wathaniah antara Nadhlatul Ulama dan Muhammadiyah sebagai bagian dari aset bangsa supaya tidak terjadi perpecahan di tingkat akar rumput, nasional dan global.
Untuk mencegah munculnya keretakan pada komponen anak bangsa.
Kelima, menjaga kewibawaan dan nama baik Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai pengayom masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, selayaknya penolakan di akar rumput sebagai bentuk bahan pertimbangan Keraton Ngayogyakarta.
Keenam, sebagai bentuk bukti penerapan budaya Jawa yang penuh dengan tata krama, maka nilai tepo seliro (saling menghargai) harus dimunculkan dalam diri Nadhlatul Ulama kepada warga Kauman yang mayoritas Muhammadiyah. "Untuk mencegah munculnya keretakan pada komponen anak bangsa," demikian tertulis pada poin terakhir.
Selain tujuh poin pernyataan sikap dalam imbauan yang diterbitkan oleh PDPM Kota Yogyakarta tersebut, melalui beberapa grup WhatsApp juga beredar lima poin lain, yang diklaim sebagai hasil rapat koordinasi Pemuda Muhammadiyah Kota dan Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (Kokam) Kota Yogyakarta.
Salah satu poinnya adalah Pemuda Muhammadiyah Kota dan Kokam Kota dengan tegas menolak acara Harlah NU di Masjid Gedhe Kauman. Poin lain adalah, Kokam Wilayah merespon dengan sikap konkret dengan mengadakan Apel Akbar dengan titik kumpul di langgar Kidul
Poin selanjutnya, anggota Kokam Wilayah se-DIY berbaris di sepanjang Jalan Nyai Ahmad Dahlan disertai mobil ambulans yang diparkir di sepanjang Jalan Kauman. Juga akan dibuat pengumuman acara Apel Akbar tersebut di media sosial dan akan diviralkan dengan hastag #kaumanmemanggil.
Sekretaris PDPM Kota Yogyakarta, Ilvan Rio, yang dihubungi, membenarkan imbauan yang diterbitkan oleh PDPM Kota Yogyakarta terkait Harlah NU ke-94 tersebut. Tapi, mengenai lima poin pernyataan yang beredar melalui beberapa grup Whatsapp tersebut, Ilvan menyatakan, itu bukan dibuat oleh PDPM Kota Yogyakarta.
"Ini yang buat bukan dari PDPM Kota (Yogyakarta), dan tidak ada pembahasan perihal tersebut. Yang kami buat hanya himbauan yang sudah tercantum dalam 7 poin yang hanya kami edarkan ke tembusan-tembusan terkait," kata Ilvan pada Senin, 2 Maret 2020.
Ilvan menegaskan, tidak ada imbauan pengerahan massa dalam ketujuh poin yang diterbitkan oleh PDPM Kota Yogyakarta. "Ini hasil dari sikap PDPM Jogja, dan poin-poin tersebut tidak ada yang mengatakan mengenai pengerahan massa dan sebagainya," tegasnya.
Senada dengan Ilvan, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Yogyakarta, Akhid Widi, menyatakan bahwa imbauan yang benar adalah yang diterbitkan secara resmi oleh PDPM Kota Yogyakarta.
"Assalamualaikum. Mohon ijin, mungkin kabar yang beredar di medsos sudah banyak bumbunya. InsyaAlloh yang bener dan resmi dari PDPM Kota adalah PERNYATAAN SIKAP dengan 7 butir ditandatangani oleh ketua PDPM Kota (Yogyakarta)," jelasnya melalui pesan WhatsApp pada Senin, 2 Maret 2020. []
Baca Juga: