Medan, (Tagar 21/4/2018) - Sampai saat ini ada sekitar 900.000 warga Sumatera Utara yang belum melakukan perekaman data E-KTP dari jumlah awal 1,5 juta yang belum melakukan perekaman data. Warga yang tidak atau belum melakukan perekaman data terancam tidak memiliki hak pilih atau ikut mencoblos pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut tahun 2018.
"Kalau tidak ada terdata sama sekali kita tak berani mengeluarkan Surat Keterangan (Suket) apalagi E-KTP, " kata Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumut, Ahmad Zaki di Hotel Adi Mulia Medan , Sabtu (21/4).
Dijelaskannya, pihaknya telah berupaya untuk melakukan perekaman data. Namun, kendala utamanya, masyarakat belum memiliki kesadaran yang menganggap bahwa kebutuhan tersebut hanya kebutuhan pemerintah.
"Kita sudah jemput bola. Tapi kalau tak mau melakukan perekaman data, mana mungkin kita paksakan, padahal ini kepentingan bersama," ujarnya.
Untuk itu, dikatakan Ahmad, dalam konteks Pilgubsu 2018 warga minimal harus memiliki Suket dari Disdukcapil untuk dapat ikut melakukan pencoblosan. Hingga pihaknya sampai 27 Juni 2018 akan terus berupaya melakukan perekaman data.
"Saya kira kalau KPU mau mengakomodirnya, kita akan terus turun ke desa-desa," terangnya.
Seperti diketahui, Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilgubsu sebesar 9,2 juta. Ini mengalami penurunan dari DPT Pilgubsu 2013 dengan jumlah 10,2 juta pemilih atau selisih sekitar 1 juta pemilih.
Sampai berita ini ditayangkan, KPU Sumut sedang melakukan rapat pleno rekapitulasi DPT Pilgubsu 2018 yang sebelumnya memperoleh hasil sebesar 9.051.387 jiwa pemilih namun terus mendapat masukan perubahan oleh sejumlah KPU dan Panwas dari beberapa Kabupaten/Kota. Hingga pukul 16.48 Wib, KPU Sumut belum juga menetapkan jumlah hasil rekapitulasinya untuk DPT Pilgubsu 2018. (Wes)
Berita terkait
