Jakarta – Pada Senin, 19 Oktober 2020 Andi dulung selaku Ahli Bidang Teknologi Kesejahteraan Sosial mewakili Menteri Sosial untuk menyampaikan usaha Pemerintah Indonesia dalam memperkecil dampak sosial dan juga ekonomi selama pandemi melaui webinar dengan tema Delivering Social Assistance During The Pandemic: Lesson From Indonesia, melalui Zoom Cloud Meeting dan Youtube Channel milik Microsave.
Masyarakat di Indonesia yang terdampak Covid-19 yakni masyarakat miskin dan rentan dari segi kesehatan, sosial maupun ekonomi. Sehingga terjadi penurunan aktivitas ekonomi dan meningkatkan angka kemiskinan sebanyak 9,78%.
Upaya pemerintah untuk meredam angka kemiskinan dan memulihkan ekonomi tersebut dengan mengalokasikan dana sebesar sebesar Rp 695,2 triliun dan pada 2021 Rp 356,5 triliun.
Dana tersebut digunakan untuk penanganan kesehatan, perluasan bantuan sosial (bansos) untuk perlindungan masyarakat miskin, rentan dan terdampak, dukungan UMKM, serta kegiatan strategis sektoral Kementerian atau lembaga dan Pemerintah Daerah (Pemda) lainnya.
Itu diwujudkan dengan perluasan bansos melalui bantuan tunai bersyarat (PKH), program sembako dan Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk meredam dampak krisis dan mencegah masyarakat miskin dan rentan jatuh ke kemiskinan lebih dalam.
Oleh karena itu diadakan Webinar Internasional menggandeng Bill and Melinda Gates Foundation, World Bank, serta MicroSave Consulting Indonesia yang diadakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPPN)
Kemudian, Andi menyampaikan usaha Indonesia antara lain dengan meningkatkan jumlah bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), serta meluaskan jangkauan Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) melalui Kartu Sembako.
Bantuan juga diberikan melalui bantuan Presiden (banpres) untuk memenuhi kebutuhan nutrisi keluarga, juga menyalurkan bansos tunai untuk masyarakat di luar wilayah Jabodetabek.
“Mendistribusikan alat perlindungan diri, memberikan layanan konseling dan psikososial bagi masyarakat luas, serta melakukan pengembangan kapasitas bagi para fasilitator program, ” jelasnya.
Selain itu turut hadir juga Kepala Biro Perencanaan dan Bagian Kerjasama Luar Negeri Kementerian Sosial untuk menyampaikan program jaring pengaman sosial sebagai penanggulangan untuk menghadapi Covid-19 juga menyampaikan pelajaran berharga bagi penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia.
Berjalannya waktu, pemerintah memastikan program telah berjalan efektif dan efisien dan nantinya dibutuhkan pengembangan mekanisme penargetan yang efektif melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar dapat menghasilkan data kesejahteraan sosial yang valid, terintegrasi, inklusif dan terpilah.
Nantinya, dibutuhkan kerjasama yang kuat dengan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dalam mengelola BST dan skema jarring pengaman sosial sangat diperlukan terlebih untuk mendukung pemda agar aktif dalam memperbarui DTKS berkala.
Hal tersebut dibutuhkan guna memperluas sistem perlindungan sosial dan menjadikan sistem tersebut lebih tanggap terhadap krisis di masa depan yang menjadi poin penting dalam merespon selama pemulihan setelah pandemi.
Indonesia sendiri telah menetapkan platform perlindungan sosial yang komprehensif dan adaptif menjadi salah satu agenda pembangunan nasional yang diprioritaskan pada tahun 2019 – 2024. Diharapkan solusi digitalisasi tersebut dapat menyelesaikan segala permasalahan seperti keterbatasan pendistribusian bansos agar dapat menjangakau daerah terisolasi atau bahkan plosok. []
Baca juga:
- Sekjen Kemensos: Bansos Punya Andil Dalam Menekan Kemiskinan
- Kemensos Salurkan Bantuan Sosial Tunai Kepada Warga Badung
