TAGAR.id, Jenewa, Swiss - China telah meminta pemimpin HAM PBB untuk tidak merilis laporan pelanggaran HAM di Xinjiang. Ini menurut sebuah surat dari pemerintah China yang dilihat oleh Kantor Berita Reuters dan dikonfirmasi oleh para diplomat dari tiga negara yang menerimanya.
Komisaris Tinggi PBB Michele Bachelet menghadapi kritik tajam dari masyarakat madani karena terlalu lunak terhadap China ketika melawat ke negara itu pada bulan Mei lalu. Sejak itu ia menyatakan tidak akan mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua karena alasan pribadi.
Namun, sebelum mundur pada akhir Agustus mendatang, Bachelet berjanji bahwa dia akan merilis laporan tentang kawasan Xinjiang, China barat.
Warga Uighur yang ditahan dalam kamp "deradikalisasi" di Xinjiang, China. (Foto: abc.net.au/indonesian – Supplied/RFA)Organisasi-organisasi HAM menuduh Beijing melakukan pelecehan terhadap penduduk Uighur di Xinjiang, termasuk penggunaan tenaga kerja paksa di kamp-kamp yang dibangunnya. China telah membantah tuduhan itu.
Surat itu, yang ditulis China, mengungkapkan “keprihatinan serius” atas laporan tentang Xinjiang dan berusaha mencegah laporan itu dirilis, kata empat sumber, tiga diplomat dan seorang pakar HAM, yang tidak mau disebut namanya.
Menurut mereka, China membagikan surat itu di kalangan misi diplomatik di Jenewa pada akhir Juni 2022 dan meminta negara-negara yang diwakili menandatanganinya untuk menunjukkan dukungan. (jm/ka)/voaindonesia.com. []
