Bawaslu Sumbar Bubarkan 51 Kampanye Calon Kepala Daerah

Selama masa kampanye Pilkada 2020, Bawaslu Sumatera Barat telah membubarkan 51 kali kegiatan calon kepala daerah.
Ketua Bawaslu Sumbar Surya Efitrimen. (Foto: Dok. Tagar/Rina Akmal)

Padang - Sebanyak 51 kegiatan kampanye calon kepala daerah di Pilkada 2020 dibubarkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Barat (Sumbar). Pembubaran itu karena mereka diduga melakukan pelanggaran.

Pelanggaran paling banyak itu kampanye tidak pakai STTP

Menurut Ketua Bawaslu Sumbar Surya Efitrimen, 51 pembubaran itu tercatat dari laporan Bawaslu se Sumbar sampai tanggal 23 Oktober 2020.

"Pembubaran untuk pasangan calon gubernur ada 7 kali. Kalau untuk pemilihan calon bupati dan wali kota ada 44. Jenis pelanggarannya macam-macam," katanya kepada wartawan, Minggu, 25 Oktober 2020.

Kegiatan yang dibubarkan karena dinilai melanggar kampanye. Salah satunya tidak menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari kepolisian, tidak menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

"Ada juga pasangan calon yang berkampanye, tapi tidak sesuai dengan STTP-nya. Pelanggaran paling banyak itu kampanye tidak pakai STTP," tuturnya.

Sementara untuk teguran tertulis, Bawaslu telah melayangkan 7 kali teguran untuk calon bupati dan calon wali kota dan 5 teguran tertulis untuk pasangan gubernur dan wakil gubernur Sumbar.

Bawaslu mengimbau semua kontestan Pilkada 2020 mematuhi protokol kesehatan Covid-19. Kemudian, memastikan seluruh kegiatan kampanye mengantongi STTP. "Paslon dan tim pemenangan harus memaksimalkan sistem kampanye secara daring," katanya. []


Berita terkait
12.428 Warga Sumbar Positif Corona, 230 Orang Meninggal
Angka positif corona di Sumatera Barat mencapai 12.428 kasus. Sebanyak 230 orang dinyatakan meninggal dunia.
Operasi Zebra 2020, Polda Sumbar Sasar Motor Knalpot Racing
Polda Sumatera Barat bakal kembali menggelar operasi zebra 2020. Sasaran utamanya adalah sepeda motor dengan knalpot racing.
KPU Sumbar Target Logistik Pilkada 2020 Akhir November
KPU Sumatera Barat menargetkan logistik untuk Pilkada 2020 rampung akhir November.