Jakarta, (Tagar 13/2/2019) - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, optimis target pembangunan jalan tol dalam lima tahun (2015-2019) sepanjang 1.852 km bisa tercapai. Dalam empat tahun (2015-2018), jalan tol yang sudah rampung sepanjang 782 km.
Salah satunya adalah pembangunan Proyek Jalan Tol Balikpapan-Samarinda. Jalan tol yang mempunyai panjang 99,35 km hingga awal Februari 2019 pembangunan konstruksinya telah mencapai 85,7%.
Mengutip Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR, jalan tol pertama di Pulau Kalimantan ini terdiri dari lima seksi. Seksi I Balikpapan-Samboja sepanjang 22,03 Km saat ini dalam tahap konstruksi dengan progres sebesar 96,82% ditargetkan akan rampung pada April 2019.
Seksi II Samboja-Muara Jawa dengan panjang 30,98 km dengan progres konstruksi sebesar 83,73% dan Seksi III Muara Jawa-Palaran sepanjang 17,50 km progresnya sebesar 97,21%. Kedua seksi tersebut ditargetkan akan rampung pada Maret 2019.
Seksi IV Palaran-Samarinda dengan panjang 17,95 km progresnya sudah mencapai 75,33% dengan target rampung Juli 2019 dan terakhir Seksi V Balikpapan-Bandara Sepinggan sepanjang 11,09 km progresnya mencapai 68% dengan target rampung Agustus 2019.
Kehadiran Jalan Tol Balikpapan-Samarinda dapat memangkas waktu tempuh dari Kota Balikpapan menuju Samarinda, dari yang tadinya 3 jam menjadi 1 jam. Jalan tol ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan mengurangi biaya logistik. Sehingga mampu mendorong pengembangan kawasan-kawasan industri yang bergerak di sektor kelapa sawit, batubara, migas, dan pertanian.
Sebagai informasi, pembangunan proyek tol Balikpapan-Samarinda dengan nilai investasi Rp 9,9 triliun dilakukan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Selaku Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) adalah PT Jasamarga Balikpapan-Samarinda yang mengerjakan Seksi 2, 3, dan 4 dengan total sepanjang 66,43 Km.
Tandatangan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol pada 9 Juni 2016 dengan masa konsesi 40 Tahun. Jalan tol ini memiliki kecepatan rencana 80km/jam. Untuk meningkatkan kelayakan finansial, pemerintah memberikan dukungan konstruksi melalui dana APBN dan APBD pada Seksi I dan Seksi V. []
