Jakarta - Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) menyatakan keberatan dengan pernyataan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang menyebut partai pendukung dan relawan yang tidak tertampung di kabinet akan dimasukkan jadi staf KSP.
Pak Moeldoko, Bara JP bukan pengemis jabatan. Jangan menempatkan kami seperti mengeluh, kecewa, atau seakan-akan ngambek.
Bara JP mengatakan saat penentuan kabinet relawan tidak pernah kecewa walau tidak masuk karena itu hak prerogatif Presiden. Selain itu, tidak pernah mendorong relawan untuk masuk di kabinet, walaupun sangat siap jika diberikan tugas oleh Jokowi.
"Pak Moeldoko, Bara JP bukan pengemis jabatan. Jangan menempatkan kami seperti mengeluh, kecewa, atau seakan-akan ngambek, sekalipun tidak dapat jabatan seperti yg bapak katakan," ujar Ketua Umum Bara JP Viktor S. Sirait kepada Tagar di Jakarta, Selasa, 5 November 2019.
Ia mengatakan Moeldoko tidak punya kapasitas mengurus penugasan penugasan relawan. Ia meminta Moeldoko lebih baik mengurus KSP dengan baik.
"Lebih baik Moeldoko membantu Pak Presiden dengan baik, menangkal radikalisme tidak menyentuh istana. Kami relawan Bara JP punya hubungan khusus dengan Pak Jokowi. Kami tidak akan dan tidak pernah meminta-minta jabatan, namun akan tetap dan siap membantu sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan Pak Jokowi," katanya.
Ketua Umum Bara JP Viktor S. Sirait bersama Presiden Jokowi usai pertemuan di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 27 September 2019. (Foto: Istimewa)
Ia menambahkan Bara JP adalah relawan pionir, yang pertama mendorong Jokowi melalui PDIP untuk dicalonkan di Pilpres 2014.
"Dan kami kerja keras di seluruh tanah air maupun luar negeri, untuk memenangkan Jokowi 2019. Jika tidak dapat jabatan tidak soal, karena urusan kami ketika dukung Jokowi bukanlah urusan jabatan, tetapi urusan memenangkan pemimpin yang baik, bersih, merakyat, seperti Pak Jokowi, serta untuk urusan bangsa ke depan," katanya.
Seperti diketahui, Moeldoko dalam wawancara khusus dengan Kompas, Senin, 4 November 2019, menyebut beberapa orang dari parpol dan relawan yang tidak tertampung di kabinet sebagai menteri atau wakil menteri akan dimasukkan sebagai staf KSP. []
