Cirebon - Ketua Dewan Pimpinan Cabang barisan Relawan Jokowi Presiden (DPC Bara JP) Cirebon Y. Pasomba mengajak semua pihak untuk mengikuti etika demokrasi menyikapi hasil Pilpres 2019. Ia mengatakan dalam demokrasi, jika ada pihak yang kalah dan tak puas, harus mengikuti aturan dengan menggugat ke lembaga yang berwenang seperti Bawaslu atau Mahkamah Konstitusi (MK), bukan dengan people power.
"Jadi tak perlu turun ke jalan dengan melakukan semacam people power atau forum kedaulatan rakyat. Itu cara-cara yang jauh dari etika demokrasi. Jika tak puas salurkan dengan cara-cara yang konstitusional," ujarnya.
Pasomba menambahkan negara ini dibentuk dengan konstitusi dan peraturan yang mengikat setiap warga negara untuk bertindak dengan mengikuti aturan yang berlaku, tak boleh seenaknya.
Baca juga: Waketum PAN: Konyol, Bukti BPN Hanya Link Berita
"Jika semua ketidakpuasan disalurkan lewat aksi jalanan, bisa berbahaya negara ini. Negara sudah membuat aturan, jika tak puas dan punya bukti ada kecurangan silahkan gugat ke Bawaslu atau MK. Cara ini jauh lebih terhormat dan lebih beretika," katanya.
Ia mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi dengan ajakan turun ke jalan pada 22 Mei 2019 dan sebaiknya menunggu di rumah saja pengumuman KPU siapa pemenang resmi Pilpres 2019.
"Saya juga memastikan bahwa Bara JP Cirebon tidak akan ada yang turun ke jalan. People power atau sejenisnya itu tak akan mempengaruhi KPU menentukan siapa pemenang Pilpres 2019 karena itu sudah dihitung manual secara berjenjang. Tak ada dasarnya people power bisa mengubah keputusan apapun. Jadi sebaiknya menunggu di rumah saja pengumuman resmi dari KPU," ucapnya.
