Ambon - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo mengakui, bantuan budidaya yang diserahkan ke kabupaten/kota di Maluku masih sangat kecil. Dia menyarankan, agar Pemerintah Daerah memanfaatkan APBN yang telah disiapkan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp 195 triliun dengan bunga enam persen.
"Ini memang kita perlu pelan-pelan mengajari nelayan kita, tentang cara mendapatkan KUR, pengelolaan dan pemanfatannya," ujar Menteri Edhy di Ambon, Minggu, 30 Agustus 2020.
Kepala dinas segera implementasi, tunjuk wilayah-wilayah yang berpeluang membuat tambak agar dapat membantu ekonomi masyarakat.
Menteri Edy menjelaskan, KUR ini setiap kepala keluarga bisa memperoleh Rp 50 juta untuk kegiatan. Sedangkan untuk niaga, kata Edhy, bisa mencapai Rp 200 juta/orang.
"Jadi kalau ada kelompok 10 orang bisa mendapat Rp 500 juta," ungkapnya.
Selain itu, KKP juga memiliki dana mikro nelayan dan BLU LPMUKP, pagu anggaran masih Rp 900 miliar.
Kata Edhy, diharapkan anggaran itu bisa dimanfaatkan dan digunakan Pemerintah Provinsi Maluku. Bunganya juga kecil, hanya tiga persen.
"Pak bupati dan kepala dinas, agar dapat diimplementasikan, saya sudah dengar ini dan jangan dijadikan sebagai penghibur ditelinga kita," harapnya.
Dia mengatakan, anggaran yang tersedia untuk dapat diserap meski anggaran harus dikembalikan lagi. Apalagi KKP telah memberikan kemudahan dalam mengakses anggaran dengan persyaratan yang tidak sulit.
Apalagi Maluku, memiliki potensi di sektor tangkap. Potensi ikan sampai empat juta ton dari tiga wilayah pengelolaan perikanan (WPP). Sedangkan sektor budidiaya, Maluku tidak kalah dengan wilayah lain.
"Sedangkan di Pulau Seram memilik tambak udang uang dulunya mati, harus dihidupaka kembali," harapnya.
Apalagi kata dia, kemajuan teknologi dan mekanisme budidaya yang baik saat ini, satu hektar tambak udang dulunya menghasilkan satu ton tetapi sekarang bisa mencapai 100 ton.
Dengan berbagai potensi kelautan dan perikanan di Maluku, akan bernilai ekonomi sehingga para nelayan dapat menutupi pinjaman yang diambil dari anggaran-anggaran tersebut, setiap bulannya.
"Kepala dinas segera implementasi, tunjuk wilayah-wilayah yang berpeluang membuat tambak agar dapat membantu ekonomi masyarakat," harapnya. []